Usaha Meningkatkan Jenjang Pendidikan Guru

Usaha Meningkatkan Jenjang Pendidikan Guru – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat baru-baru ini telah menggelar kegiatan Sosialisasi dan Workshop Program Sarjana (S1)  Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan dengan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar, yang berlangsung sejak tanggal 28 April – 01 Mei 2010, yang terbagi ke dalam empat kelas dengan tempat pelaksanaan yang terpisah. Kelas A  di Hotel Sari Mas Ater,  kelas B di Hotel Pesona Bambu,  kelas C di Grand Hotel Lembang dan Kelas D di Hotel Talagasari.

Usaha Meningkatkan Jenjang Pendidikan Guru

Jenjang Pendidikan Guru

Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan berbagai penjelasan teknis tentang Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) terkait dengan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.  Secara khusus, kegiatan ini bertujuan:

  1. Menjelaskan kebijakan Ditjen PMPTK tentang pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Menjelaskan tentang Pendidikan Profesi Guru.
  3. Menjelaskan dan menyusun kuota subsidi peningkatan kualifikasi akademik.
  4. Menjelaskan rambu-rambu penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan melelui PPKHB.
  5. Menjelaskan Model Penilaian PPKHB  dan suplemennya.
  6. Menjelaskan program Pemberdayaan (Standar) KKG/MGMP.

Kegiatan Sosialisasi dan Workshop  ini diikuti oleh berbagai  unsur yang terkait dengan penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan di Jawa Barat, yaitu : (1) Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan di Jawa Barat; (2) Forum LPTK; (3) LPMP; (4) Dinas Pendidikan Provinsi; (5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; (6) BKD Provinsi; (7)  BKD Kabupaten’Kota;  (8) Bappekab/Bappeko; (9)  KKG; (10)  MGMP; (11)  KKPS;  (12) MKKS; (13)  KKPS, dan (14)  MKPS.

Nara sumber yang dihadirkan dalam acara ini,  antara lain dari   Kementerian Pendidikan Nasional, Direktur Profesi  Pendidik, Bapak Drs. Achmad Dasuki, MM.M.Pd, tim fasilitator dari Direktorat Profesi  Pendidik, LPMP Jawa Barat   dan  pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan Universitas Negeri Jakarta.

==============

Refleksi:

Sebagai peserta,  saya banyak menerima berbagai informasi terbaru tentang hal-hal yang berkenaan dengan  Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan dengan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar ini. Berdasarkan informasi yang disampaikan nara sumber maupun diskusi yang berkembang pada saat penyajian materi,  tampaknya esensi pembicaraan mengerucut pada  upaya “meng-S1/D4-kan“  para guru.

Beberapa catatan penting saya terkait dengan upaya “meng-S1-kan“  guru di Indonesia ini, diantaranya:

  • Undang Undang  No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru sebagai tenaga profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4. Namun berdasarkan data yang ada ternyata saat ini dari total jumlah guru 2.607.311 guru masih sekitar 57% belum memiliki  kualifikasi S1/D4.   Tentu saja, ini bukanlah jumlah angka yang kecil.
  • Demi terwujudnya amanat undang-undang ini, betapa pentingnya dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi program “meng-S1-kan“  para guru ini.    Saat ini, pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai kebijakan dan regulasi penting, diantaranya adalah program pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi,  yang jumlahnya sebesar Rp. 2.000.000 per orang per tahun  bagi mereka yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1/D4.
  • Kebijakan dan regulasi ini tidak akan banyak bermakna jika tidak ditopang dan dikuti oleh komitmen dan kebijakan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, secara teknis  tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan semata, tetapi  perlu melibatkan pula Badan Kepegawaian  dan Badan Perencanaan di daerah masing-masing.
  • Selain perlu ditopang oleh pemerintah daerah,  peran Perguruan Tinggi (yang telah ditunjuk sebagai Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan) juga sangat diperlukan terutama dalam hal pelayanan proses pendidikannya, yang tidak hanya asal “meng-S1-kan” guru saja, tetapi didalamnya harus tercakup upaya profesionalisasi guru yang sebenarnya.
  • Tak kalah penting,  tentunya dukungan positif dari guru yang bersangkutan. Meski mungkin bisa dianggap sebagai “korban dari Undang-Undang”, tetapi semoga saja tuntutan untuk melanjutkan studi ini dapat dipandang positif sebagai bagian dari usaha mewujudkan proses pendidikan sepanjang hayatnya, bukan sebuah beban keterpaksaan!

Demikianlah info Usaha Meningkatkan Jenjang Pendidikan Guru dari admin artikelind.com, semoga bermanfaat. [Ai]

Usaha Meningkatkan Jenjang Pendidikan Guru | Admin | 4.5