Hari Parlemen Indonesia 16 Oktober

Hari Parlemen Indonesia 16 Oktober – Tidak banyak orang tahu bahwa tanggal 16 Oktober adalah hari parlemen Indonesia. Kelazimannya orang tahu bahwa tanggal 16 Oktober adalah peringatan hari pangan dunia. Ini dapat kita maklumi mengingat masalah pangan adalah kebutuhan primer setiap makluk hidup, sehingga memperingatinya sama halnya memperingati keberlangsungan hidup kita sebagai manusia.

Hari Parlemen Indonesia 16 Oktober

Hari parlemen bukan berarti tidak penting bagi kita, meskipun penentuan tanggal 16 sebagai hari parlemen seburam wajah parlemen hari ini. Karena tidak cukup informasi mengapa dan kapan penetapan tanggal 16 sebagai hari parlemen. Namun demikian tahu dan ikut memperingati hari parlemen adalah sebuah harapan akan terwujudnya parlemen yang benar-benar menjadi wakil kita untuk kemaslahatan bersama menuju Indonesia yang bermartabat.

Hari Parlemen Indonesia 16 Oktober

Hari Parlemen Indonesia

Lazimnya peringatan hari besar diperingati dikarenakan pada waktu itu terjadi peristiwa-peristiwa penting, prestisius dan bahkan menggemparkan sehingga perlu diperingati sebagai simbol kita untuk mengenang menjadikan inspirasi menghadirkan masa lalu untuk kebaikan dimasa yang akan datang.

Sejarah Parlemen Indonesia

Jejak perkembangan pemikiran tentang lembaga perwakilan kemungkinan sudah ada sejak ribuan tahun silam seiring pertumbuhan dan perkembangan manusia pada waktu itu. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Tambunan (1998) bahwa “kemungkinan di kerajaan-kerajaan purba ribuan tahun Sebelum Masehi (SM) seperti Assiria, Babylonia, Cina, India dan Mesir telah terdapat badan perwakilan, tetapi hingga sekarang tidak diperoleh bukti-bukti tertulis mengenainya.”

Sebenarnya konsep perwakilan dalam agama-agama besar sudah ada. Mulai dari Nabi dan Rosul adalah bentuk delegasi Tuhan untuk menyampaikan risalah-risalah ketuhanan. Pun demikian adanya malaikat lengkap dengan tugasnya masing-masing merupakan bentuk lain delegasi Tuhan kepada makluknya, termasuk tugas dan fungsi Jin yang jelas untuk menggoda dan menyesatkan manusia agar berpaling dari Tuhannya.

Meski demikian merujuk pendapat Pitkin dalam bukunya “The Concept of Representation”, bahwa perwakilan dalam artian sebenarnya yakni seseorang mewakili orang lain pada hakikatnya adalah istilah modern. Sehingga perlu ditegaskan bahwa Yunani Kuno tidak mempunyai kata itu sekalipun warga negara kota tersebut memilih sejumlah pejabat dan kadang-kadang mengirim duta yang sesungguhnya merupakan kegiatan yang dalam masa ini kita sebut dalam perwakilan.

Membahas lembaga perwakilan perlu merujuk pandangan Rousseau (1712-1778), yang mendambakan negara-negara kota seperti zaman Romawi Kuno atau seperti pemerintahan di desa-desa kecil di Swiss rakyat menjadi subjek pemerintahan sekalipun berada di bawah kekuasaan negara. Dengan kata lain, rakyat diperintah tetapi pada saat yang sama juga memerintah.

Pandangan Rousseau sulit diwujudkan mengingat perkembangan penduduk yang sangat cepat, semakin kompleksnya persoalan politik dan kenegaraan, serta perkembangan dan kemajuan teknologi merupakan kendala untuk melaksanakan demokrasi langsung pada era globalisasi seperti saat ini. Sebagai gantinya lahirlah demokrasi tidak langsung yang disalurkan melalui lembaga perwakilan atau yang lebih dikenal dengan nama “parlemen”. Yang mana rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakil-wakil yang dipilih secara periodik.

Pada masa pemerintahan Islam, khususnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW yaitu sejak masa Khalifah Umar bin Khattab dikenal Asy Asyura atau Ahl Halli Wal Aqdi, yaitu musyawarah beberapa sahabat senior untuk menentukan kebijakan negara dan untuk mengangkat khalifah selanjutnya, walaupun dalam bentuk yang belum terlembagakan secara tersendiri, Efriza (2014).

Sejarah DPR mulai jaman penjajahan sampai dengan KNIP

Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dair Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.
  2. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI.
  3. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut:
  4. Ketua Mr. Kasman Singodimedjo
  5. Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
  6. Wakil Ketua II Mr. J. Latuharhary
  7. Wakil Ketua III Adam Malik

Periode Volksraad (Dewan Rakyat)

Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tangal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat).

Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat).

Tahun 1918 :

  • Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 38 orang (20 orang dari golongan Bumi Putra)

Tahun 1927 :

  • Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra)

Tahun 1930 :

  • Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 60 orang (30 orang dari golongan Bumi Putra)

Volksraad mempunyai hak yang tidak sama dengan parlemen, karena volksraad tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara.

Kaum Nasionalis moderat antara lain Hohammad Husni Thamrin, dll. menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka memalui jalan Parlemen. Usul-usul anggota seperti Petisi Sutardjo Tahun 1935 yang berisi “permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Berlanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang”, atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia yang berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap untuk menuju Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda.

Pada Awal perang Dunia II Anggota-anggota Volksraad mengusulkan dibentuknya milisi pribumi untuk membantu Pemerintah menghadapi musuh dari luar, usul ini juga ditolak. Tanggal 8 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia.

Tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.

Jaman Kemerdekaan

Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Semua kegiatan politik dilarang. Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang.

Tahun 1943, dibentuk Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa Tjuo Sangi-in bukan Badan Perwakilan apalagi Parlemen yang mewakili bangsa Indonesia.

Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang dibom atom oleh “Serikat” dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan demikian Jepang akan kalah dalam waktu singkat, sehingga Proklamasi harus segera dilaksanakan.

Tanggal 16 Agustus 1945, tokoh-tokoh pemuda bersepakat menjauhkan Sukarno-Hatta ke luar kota (Rengasdengklok Krawang) dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang yang berkedok menjanjikan kemerdekaan, dan didesak Sukarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Setelah berunding selama satu malam di rumah Laksamana Maeda,maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumahnya Pengangsaan Timur 56, Jakarta.

Periode KNIP (29 Agustus 1945 s/d Pebruari 1950)

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pimpinan KNIP :

  1. Ketua Mr. Kasman Singodimedjo
  2. Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
  3. Wakil Ketua II Mr. J. Latuharhary
  4. Wakil Ketua III Adam Malik

Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia.

Baca :

KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.

Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

Periode DPR dari masa – ke masa

  1. Nov 1965
  2. DPR GR minus PKI 15 Nov 1965 – 19 Nov 1966
  3. DPR GR Orde Baru 19 Nov 1966 – 28 Oct 1971
  4. DPR hasil pemilu 2 28 Oct 1971 – 01 Oct 1977
  5. DPR hasil pemilu 3 01 Oct 1977 – 01 Oct 1982
  6. DPR hasil pemilu 4 01 Oct 1982 – 01 Oct 1987
  7. DPR hasil pemilu 5 01 Oct 1987 – 01 Oct 1992
  8. DPR hasil pemilu 6 01 Oct 1992 – 01 Oct 1997
  9. DPR hasil pemilu 7 01 Oct 1997 – 01 Oct 1999
  10. DPR hasil pemilu 8 01 Oct 1999 – 01 Oct 2004
  11. DPR hasil pemilu 9 01 Oct 2004 – 01 Oct 2009
  12. DPR hasil pemilu 10 01 Oct 2009 – 01 Oct 2014
  13. DPR hasil pemilu 11 01 Oct 2014 – 01 Oct 2019

Hari Parlemen ini sama pentingnya dengan hari pangan sedunia. Karena kebijakan pangan untuk kesejahteraan rakyat adalah tugas pemerintah, salah satunya parlemen menjadi faktor agen kontrol apakah kebijakan pangan dan kebijakan lainnya yang menyangkut kesejahteraan rakyat sudah tepat atau sebaliknya.

Semoga parlemen kita lebih berwajah humanis dan membanwa senyum bagi rakyat Indonesia, bukan senyum untuk segelintir orang, apalagi kelompoknya. Selamat Dirgahayu Parlemen Indonesia.

Demikianlah info Hari Parlemen Indonesia 16 Oktober dari admin artikelind.com, semoga bermanfaat. [Ai]

Hari Parlemen Indonesia 16 Oktober | Admin | 4.5