Skripsi PAI Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hibah dengan Maksud Menyamakan Bagian Harta  Warisan Anak Laki-Laki dengan Perempuan

Berikut ini sekilas tentang skripsi PAI dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan  Hibah Dengan Maksud Menyamakan Bagian Harta  Warisan Anak Laki-Laki Dengan Perempuan. Semoga skripsi PAI ini dapat membantu bagi Anda yang sedang menyusun  skripsi khususnya untuk jurusan pendidikan agama Islam

A. Tinjauan Tehadap Pelakasaan hibah

Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan tentang pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh orang tua (kepala keluarga) kepada anak dengan maksud menyamakan bagian harta warisan anak laki-laki dengan perempuan. Seperti telah diketahui bahwa pelaksanaan hibah di atas terjadi ketika orang tua mereka masih hidup, demikian itu tentu perlu dipertanyakan keabsahannya.

Pada bagian ini akan dikemukakan, apakah pelaksanaan hibah demikian itu bertentangan dengan hukum Islam atau justeru sebaliknya, dan apakah tindakan orang tiu dapat dianggap atau dinilai bertentangan dengan ketentuan nash QS. An-Nisa’: 11 yang telah mengatur bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

Untuk itu berikut ini akan diuraikan hal yang berkaitan dengan apa yang disebutkan di atas, yaitu:

1. Hukum hibah orang tua.

Untuk memberi sekaligus menilai keabsahan hibah orang tua dengan maksud menyatakan bagian harta warisan anak laki-laki dengan perempuan tentunya terlebih dahulu perlu ditelusuri kembali diskripsi hibah orang tua sebagaimana telah dijelaskan pada bab III, hal ini perlu dilakukan agar tidak terkesan acak di samping dibutuhkan pembahasan secara rinci. Maka yang pertama kali kita lihat adalah tentang proses hibah yang dilakukan oleh proses hibah mereka terjadi saat mereka masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan biasanya saat anak melangsungkan perkawinan. Bila demikian, tampak betapa pelaksanaan hibah yang demikian itu sejalan dengan ketentuan hukum Islam, yang telah menentukan bahwa hibah, mesti dilaksanakan saat penghibah masih hidup. Dari sisi ini mesti disebutkan bahwa hibah orang tua di atas adalah sah menurut hukum, tapi apakah dengan demikian telah juga memenuhi syarat dan rukun hibah, untuk keperluan ini terlebih dahulu perlu dipaparkan hal-hal berikut:

Shigat Hibah, bila melihat orang yang terjadi secara lisan, maka ini berarti bahwa secara implisit telah terjad pula pelaksanaan hibah antara orang tua dan anak.

Penghibah, adalah orang yang memberikan hibah (orang tua), yang telah memberikan/menghibah hartanya kepada anaknya, ia pemilik harta, juga mampu bertindak, baligh, tidak dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang menjadi pra syarat bagi penghibah dalam hukum Islam telah terpenuhi.[1]

Dari dua uraian di atas, dapat dimengerti bahwa, baik shiqat hibah maupun penghibah yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam telah terpenuhi.

Masih dalam pembahasan syarat dan rukun hibah, akan tetapi yang akan dilihat sekarang adalah apakah proses penerimaan hibah yang terjadi telah sealur dengan ketentuan hibah yang terjadi, telah sealur dengan ketentuan hibah atau tidak untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu hal berikut:

  1. Penerima hibah, dalam kaitan ini tidak didapatkan dalam hukum Islam ketentuan tentang siapa yang akan menerima hibah, hanya saja diisyaratkan bahwa penerima hibah harus ada dalam arti yang sebenarnya. Adapun bila kemudian penerima hibah adalah anak dari penghibah itu sendiri, menurut Imam Ahmad tidak boleh terjadi ketimpangan pemberian, yaitu melebihkan pemberian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian dapat pula kita sebutkan bahwa penerima hibah yang ada dalam kajian ini adalah sejalan dengan ketentuan hukum hibah dan tidak menyimpang darinya. Sebab seperti diketahui, penerima hibah ada pada kajian ini adalah mereka yang telah dewasa dan ada (eksis) dalam arti sebenarnya.
  2. Barang hibah, secara hukum ia harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum ia dihibahkan, dalam kata lain dapat disebutkan  bahwa barang dihibahkan haruslah ada saat ia dihibahkan, barang itu juga mesti merupakan milik sah menurut hukum. Selain itu ia harus juga terpisah dari harta penghibah serta harus dalam kondisi tidak terikat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain.

Dengan memperhatikan dua yang telah disebutkan di atas, bahwa harta atau barang yang dihibahkan oleh para orang tua, adalah tidak menyalahi ketentuan hukum hibah, sebab apa yang orang itu hibahkan kepada anak adalah milik mereka sendiri dan ketika barang itu dihibahkan, ia dalam kondisi eksis serta tidak sedang terikat oleh suatu perjanjian dengan pihak lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya hibah. Kondisi di atas, terbukti saat terjadi penyerahan barang atau harta hibah yang dilakukan saat pernikahan anak. Bahkan dikuatkan lagi dengan dilaporkannya penyerahan harta hibah itu pada notaris, pejabat desa (bila diperlukan), seperti yang telah dilakukan pada penyerahan barang-barang yang tidak bergerak.

Dengan demikian, baik penerima maupun yang dihibahkan oleh orang tua adalah tidak menyalahi aturan dan ketentuan hibah, ini berarti apa yang mereka lakukan adalah sah menurut hukum.

Terlepas dari kajian proses hibah orang tua di atas, dirasakan  belum sempurna bila kemudian tidak dipertanyakan akan kadar atau porsi orang tua di atas. Apakah kadar atau porsi hibah orang tua pada kajian ini juga sudah sejalan dan tidak menyalahi ketentuan hukum hibah. Sebab seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kadar hibah yang diberikan orang tua kepada anak adalah dalam kadar atau porsi yang sama baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Apakah yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam.

Tentang kadar atau porsi hibah yang mesti diberikan dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan dalam nash sehingga kadar hibah yang dapat diberikan bisa berarti tidak terbatas. Namun demikian, sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq, hibah pun perlu limit, yaitu jangan sampai pelaksanaannya malah mengenyampinkan kewajiban-kewajiban kepada diri sendiri, keluarga serta istri. Itulah sebabnya mengapa jumhur ulama sepakat bahwa seseorang bisa menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa batas.[2]

Sehubungan dengan tidak adanya nash yang mengatur kadar hibah mesti sekian persen dari harta seseorang, maka tidaklah salah bila kemudian dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

الأصل في الأ شياء الإباحة

Artinya:

‘Asal segala sesuatu itu boleh’.

Di samping Islam juga memperbolehkan seseorang untuk mempergunakan harta miliknya sekehendak yang ia mau dengan syarat asal penggunaannya itu tidak bertentangan dengan syara’. Baik harta itu dipergunakan untuk berdagang atau diberikan kepada orang lain atas suatu kesadaran bahwa dalam harta yang ia miliki terdapat hak-hak orang lain. Demikian ini disebutkan dalam QS. Al-Nur: 33 Allah berfirman sebagai berikut:

وآتو هن من مال الله الذي اتنكم

Terjemahnya:

‘Dan berikanlah mereka harta yang telah Allah berikan ke-padamu’.

Berdasarkan uraian di atas tidak berlebihan bila kemudian dikatakan bahwa porsi hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tidaklah dapat dipersalahkan menurut hukum. Apakah maksud semacam ini dapat dipengaruhi keabsahan hibah orang tua seperti penjelasan di atas.

Ada maksud ataupun niat orang tua untuk menyemakan bgian hart warisan ank laki-laki dengan anak perempuan sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan hibah, bahkan dapat dikatakan bahwa harta hibah itu dapat beruba kedudukannya sebagai harta waris, walaupun harta itu diberikan kemudian suatu saat orang tua masih hidup. Artinya apa yang dimaksudkan orang tua untuk mempersamakan bagian harta warisan anak laki-laki atau perempuan harus dinilai sah dan niatan semacam itu sama sekali tidak bertentangan dengan hukum. Meskipun misalnya, dalam penghibahan orang tua tanpa diikuti oleh suatu niatan untuk mempersamakan bagian harta warisan anak laki-laki maupun perempuan, toh pasti, anak akan mendapat sama. Sebab ini adalah akibat dari pelaksanaan hibah orang tua kepada anak, yang meminimal mesti harus mengikuti petunjuk Rasulullah saw. Yang menganjurkan agar orang tua untuk selalu berlaku adil dalam pelaksanaannya hibah sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. Yang tersebut di bawah ini:

إعدلوا بين اولأدكم في العطية

Artinya:

‘Berbuat adillah kamu dalam memberikan sesuatu’.[3]

Hadis di atas, dapat dipahami bahwa seandainya hibah orang tua kepada anak itu tidak sah dimungkinkan Rasulullah saw. Tidak akan memberikan perintah adil dalam pelaksanaan hibah orang tua kepada anak dan kemudian sebagai landasan analisa lebih lanjut diajukan satu kaidah yang berbunyi:

الرضا بالشيئ رضا بما يتولى منه

Artinya:

‘Rela terhadap sesuatu berarti rela pula dengan apa saja yang keluar dari sesuatu yang direlai itu’.[4]

Dari kaidah di atas, berarti jika Nabi saw. Memperbolehkan untuk melaksanakan hibah agar anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian harta yang sama setelah ia meninggal dunia, tidaklah dapat dinilai bertentangan dengan hukum Islam, sebab demikian itu terlebih dahulu dibenarkan oleh hukum Islam dan sama sekali tidak bertentangan dengannya.[5]

Lebih lanjut tentang keabsahan hibah orang tua kepada anak dengan maksud agar terjadinya bagian yang sama seperti penjelasan di atas, akan lebih gamblang kejelasan dan keabsahannya bila diper-timbangkan waktu pemindahan hak milik hibah. Kemudian jika kita telusuri tentang kapan berpindahnya hak milik hibah, maka akan didapatkan bahwa perpindahan itu terjadi seketika penghibahaan itu telah memenuhi syarat dan rukun hibah.

Dengan demikian, akan dipahami bahwa harta yang dihibahkan oleh orang tua kepada anak berpindah status pemilikannya ketika pelaksanaan hibah itu sah, maka yang terjadi selanjutnya adalah bahwa harta telah berubah status kepemilikannya tersebut, baik dan buruknya berada ditangan anak dan terus berlangsung tanpa batas waktu meskipun orang tua yang menghibahkan harta tersebut telah meninggal dan hak pemilikan harta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun walau oleh ahli waris lain misalnya, sebab harta tersebut telah terlebih dahulu menjadi hibah sekaligus harta waris sebelum orang tua meninggal dunia.

Selanjutnya tentang penjelasan hibah dengan maksud menyama-kan bagian harta warisan kelak setelah orang tua meninggal dunia, apakah tindakan semacam ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, khususnya ketentuan bagian waris anak sebagaimana yang diatur dalam QS. An-Nisa’ : 11.

Seperti telah dijelaskan dalam bab dua tentang berlakunya ketentuan QS. An-Nisa’: 11, bahwa :

1. Ketentuan bagian waris setelh meninggalnya orang tua, demikian ini seperti komentar Ustadz Ali as-Sayyis, dalam menafsirkan ayat tersebut :

إزامات الميت وترك اولاد اذكروا اواناثا فللذكر مثل حظا الانثيين فسيكون حظا الذكر ضعف حظا المرأة.

Artinya:

‘Jika seorang telah meninggal dunia, maka bagian anak laki-laki mendapat bagian sama dengan anak perempuan, sehingga bagian-bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan’.[6]

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa selama orang tua masih hidup anak tidak terkena ketentuan hukum QS. An-Nisa’: 11.

2. Melihat sebab turunnya ayat, yang dibarengi dengan pengajuan gugatan yang disampaikan kepad Rasulullah saw., yang ketika itu  beliau berkedudukan sebagai seorang hakim yang sedang memecahkan dan mengadili perkara, maka sudah sepatutnya di pahami bahwa pemutusan perkara sengketa waris. Seperti disinyalir Ibnu al-Arabi dalam komentarnya, berlakunya (ketentuan) ayat tersebut adalah untuk para aparat pemerintahan dan para hakim, hendaklah mereka pergunakan sebagai landasan dalam memutuskan perkara orang yang bersengketa waris.[7]

Oleh karenanya, selama tidak ada sengketa di antara para ahli waris (anak laki-laki maupun anak perempuan) dan selama mereka saling rela merelakan, maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penyamaan bagian waris antara anak laki-laki dengan perempuan tidak bertentangan dan tidak dipandang salah oleh hukum.

Berdasarkan dua pijakan di atas, diambil satu kesimpulan bahwa pelaksanaan hibah dengan maksud menyamakan bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dapat disebutkan bertentangan dengan ayat 11 surah an-Nisa’ yang mengatur ketentuan bagian waris anak laki-laki mesti mendapat dua kali lipat bagian dengan perempuan.

Dari seluruh uraian serta penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hibah dengan maksud menyamakan bagian waris anak laki-laki dengan perempuan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa:

  1. Pelaksanaan hibah orang tua sah menurut hukum.
  2. Kadar atau porsi hibah yang telah dilakukan tidak dapat dipandang salah.
  3. Niat atau maksud untuk menyamakan bagian harta waris antara anak laki-laki dengan perempuan sama sekali tidak mmpengaruhi keabsah-an hibah.
  4. Pelaksanaan hibah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan waris anak seperti yang diatur dalam ayat 11 surah an-Nisa’ tentang ke-harusan anak laki-laki mendapat dua kali lipat anak perempuan.

B. Tinjauan atas Faktor Pendukung Pelaksanaan Hibah Orang Tua Dengan Maksud Menyamakan Bagian Waris Anak

Dalam bab III telah dijelaskan tentang adanya beberapa faktor pendukung pelaksanaan hibah orang tua dengan maksud menyamakan bagian waris anak, faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:

  1. Pernyataan rasa kasih sayang pewaris kepada penerima hibah.
  2. Mencegah perselisihan/sengketa dintara ahli waris.
  3. Pengaruh hukum adat.
  4. Sebagai bekal anak di kemudian hari.

Kempat faktor di atas, kiranya perlu untuk ditinjau kembali, apakah keempat faktor tersebut dapat dinilai benar menurut hukum Islam atau malah sebaliknya.

1. Pernyataan rasa kasih sayang pewaris kepada penerima hibah

Seperti penjelasan pada bab III, tentang kenapa orang tua melaksanakan hibah kepada anak dalam porsi atau kadar yang sama, demikian itu mereka lakukan atas dorongan rasa kasih sayang orang tua yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta dengan tanpa mem-bedakan jumlah harta yang diberikan. Bila kemudian dorongan ini dinilai berdasarkan hukum Islam, sudah pasti pertanyaan yang akan timbul adalah apakah Islam membenarkan atau minimal bagaimana penilaian Islam tentang curahan kasih sayang terhadap sesama.

Dalam Islam diajarkan agar manusia saling kasih mengasihi antara sesama, antara orang tua dengan anaknya, juga antara anak dengan saudara-saudaranya. Adanya interaksi yang dijalin atas rasa kasih mengasihi tersebut akan membentuk suatu kehidupan yang damai dan tentram.

Tapi, jalinan interaksi atas dasar curahan kasih mengasihi pada kondisi tertentu akan mengakibatkan ketidak damaian, bila curahan kasih sayang tersebut akan membentuk suatu kehidupan yang damai dan tenteram.

Oleh karena itu, Alquran memberikan isyarat agar dalam proses kasih sayang seseorang tidak terlalu berlebihan karena dapat menimbulkan suatu bencana bagi manusia seperti ungkapan QS. Al-Anfaal : 78 :

واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم

Terjemahnya:

‘Dan Ketahuilah bahwa harta bendamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai suatu cobaan belka, sementara pada posisi Allah adalah pahla yang amat besar’.

Ayat di atas dengan gamblang memberikan isyarat bahwa harta benda dan anak-anak bisa menjadi cobaan dan penghalang dari berbuat sesuatu yang benar dimata Allah swt. Bila manusia terlalu berlebihan dan tidak meletakkan rsa kasih sayang pada porsi yang semestinya.

Sebaliknya bila kemudian ia dengan segala kemampuannya dapat mengatasi dan berlaku bijaksana, maka rasa kasih sayang dan cintanya baik kepada anak maupun kepada hartanya akan menjadi rahmat yang sangat besar.[8]

2. Mencegah perselisihan antar ahli waris

Tak dapat disangkal bahwa terkadang harta gampang menimbul-kan sengketa antar manusia. Tak terkecuali harta waris yang kerap sekali membuat terpicunya sengketa antara ahli warisnya kelak di kemudian hari, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua untuk melaksanakan hibah waris sealur dan bahkan tidak bertentangan dengan suatu kaidah fiqhi, bahwa meninggalkan suatu keburukan lebih diutamakan dari pada mengambil suatu kebaikan.[9]

Dari kaidah fiqhi di atas, jelas terlihat betapa suatu keburukan lebih utama untuk ditinggalkan apabila dirasa yang hendak dikerjakan akan mendatangkan dan melahirkan suatu keburukan walau misalnya perbuatan yang akan dilakukan dapat mendatangkan suatu kemaslahatan. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua kepada naknya pada kajian ini adalah terdorong oleh rasa khawatir akan timbulnya keburukan di kemudian hari, yaitu perselisihan antara ahli waris yang kerap kali meretakkan interaksi harmonis dalam suatu bangunan keluarga.

3. Pengaruh adat

Jauh sebelum berlakunya hukum lain di tengah masyarakat kita, terlebih dahulu telah ada suatu sistem yang berlaku yang lazim disebut dengan hukum adat. Hukum ini walau tidak tertulis, tetapi ia telah ada dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam masalah perkawinan maupun dalam perkara waris.[10]

Bukan suatu yang mengherankan bila kemudian orang tua menghibahkan harta kepada anak-anak mereka untuk maksud penyamaan bagian harta warisan anak tersebut. Demikian itu didukung oleh kebiasaan hukum adat mereka, sebab seperti diketahui bahwa praktek waris hukum adat cenderung untuk membagi harta warisan secara sama, terlebih lagi dalam lingkungan masyarakat Bilateral. Dan lagi kebiasaan untuk membagi harta secara sama rata di atas didukung juga oleh:

  1. Suatu keinginan untuk menghindari berlakunya sistem hukum lain dalam masalah waris.
  2. Suatu keinginan untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara anak laki-laki dan perempuan yang menjadi ahli waris.

Pertanyaan kemudian adalah dapatkah tindakan orang tua di atas dibenarkan oleh hukum Islam bila tindakan itu didasarkan atas pengaruh hukum adat, sebelum menilai lebih jauh hal tersebut, tentunya harus terlebih dahulu diketahui mengapa pengaruh hukum adat menjadi dominan dalam masyarakat.

Seperti telah disebutkan, bahwa kedua sebab itulah yang membuat hukum adat menjadi dominan. Kemudian kedua faktor penyebab itu dibenarkan. Untuk itu, kita perlu melihat kembali kajian terdahulu tentang maksud orang tua dalam pelaksanaan hibahnya. Faktor pertama, tentunya tidak dapat bertentangan dengan hukum Islam sebab pada kajian tentang niat orang tua menyamakan bagian harta warisan dengan jalan hibah sama sekali tidak bertentangan dengan dan mempengaruhi keabsahan hibah itu sendiri. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan hibah waris yang didasari oleh adanya suatu keinginan untuk menghindari berlakunya sistem hukum lain dalam masalah waris tidak bertentangan dengan hukum, sebab maksud orang tua dalam pelaksanaan hibahnya sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan.

Kemudian untuk faktor yang kedua, juga masih seperti pada penjelasan waris orang tua dilandasi keinginan untuk menghindari perselisihan adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan demikian kedua faktor di atas juga tidak dapat dinilai salah bila di-pandang dari kaca mata hukum Islam. Bahkan kedua faktor di atas sealur dengan kaidah fiqhi yang telah disebutkan sebelumnya.

Bila sudah demikian, pelaksanaan hibah oleh pengaruh hukum adat dikatakan sama sekali tidak salah menurut hukum Islam di samping pengaruh hukum adat ini juga sealur dengan kaidah fiqhi.

4. Sebagai bekal anak di hari kemudian

Adalah fitrah manusia (orang tua) untuk selalu tidak mengingin-kan anak-anaknya hidup dalam kondisi kekurangan dalam hal materi setelah anak itu hidup berkeluarga. Orang tua akan selalu berusaha membantu dengan berbagai upaya agar anak-anaknya kelak dapat hidup layak sebagai manusia. Maka sering kita lihat orang tua tidak segan-segan memberikan sebahagian hartanya kepada anaknya sebagai bekal di hari kemudian. Seperti yang terjadi di tengah masyarakat pada kajian ini, yang memberikan hibah kepada anak dengan porsi hibah yang sama, pemberian ini tidak lain dimaksudkan sebagai bekal mereka dalam mengarungi behterah kehidupan keluarga.

Pemberian bekal kepada anak dengan wujud hibah adalah suatu laku perbuatan yang dinilai baik dalam Islam. Sebab pelaksanaan ini dimungkinkan kelak bekal tersebut akan digunakan untuk menciptakan keluarga bahagia, karena ditunjang oleh faktor ekonomi yang mapan walau masing-masing. Materi bukan sesuatu yang mutlak dalam pencapaian keluarga bahagia di samping faktor penunjang lainnya.[11]

Oleh karena itu, upaya orang tua yang menghibahkan harta bendanya kepada anak sebagai bekal mereka dalam mengarungi masa depan adalah merupakan salah satu jalan terciptanya kehidupan bagi anak, dan agar terhindar dari timbulnya “generasi lemah” sepeninggal orang tua seperti apa yang diungkapkan dalam alquran QS. An-Nisa’:9 Allah berfirman:

واليحش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقو الله وليقولوا قولا سديدا.

Terjemahnya:

‘Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak turun yang lemah yang khawatir terhadap terhadap kesejahteraan mereka, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mereka mengucapkan perkataan yang benar’.

Ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang tua yang kebetulan ada kelebihan kekeyaan tidak ada jeleknya untuk sekedar tidak mengtasi wajib untuk memberikan bekal anak-anaknya untuk hidup yang berupa harta sebagai bekal hidup mereka. Dengan demikian, boleh menurut hukum. Bila dikaitkan dengan suatu realitas yang banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang cenderung oleh karena kemelaratan materi justru membuat mereka jatuh dalam kehancuran, baik moral maupun aqidah.

Dari seluruh uraian  tentang tinjauan hukum Islam terhadap faktor pendukung pelaksanaan hibah orang tua dengan maksud menyamakan bagian harta waris anak dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

[1]Marani, H., Fiqhi Waris I (Cet. I; Surabaya: Biro Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Syariah, 1989), h. 104

[2]Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, diterjemahkan oleh Muh. Muzakkir (Cet. XIV; Bandung: al-Ma’arif, 1988), h. 123

[3]Abu Abdullah Muhamad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Cet. I; Bandung: Sirkah al-Ma’arif , t.th.), h. 225

[4]Ahmad Azhar Basit,  Refleksi Persoalan Keislaman (Cet. II; Bandung: Mizan, 1988), h. 197

[5]Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala Madzahib al-Arb’ah  (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 97

[6]Ali al-Syyis,  Iyanah al-Thalibin  ( Cet. II; Saudi Arabiyah: Dar al-Hayat al-Kutub, t.th.), h. 44

[7]Ibnu al-Arabi, Ahkam al-Qur’an  (Cet. IX; Beirut: t.p., t.th.), h. 44

[8]Zuhdi Masfuk ,  Masail al-Fuqhiyah (Cet. II; Jakarta: H. Mas Agung, 1991), h. 45

[9]M. Kholil Adil Basri, Kaidah Fiqhi (Cet. I; Surabaya : Menara Kudus, 1997), h. 1

[10]Soeroyo Wiqnyodipoero,  Pengantar dan Asas-ass Hukum Adat (Cet. VIII; Jakarta: H. Mas Agung, 1989), h. 89

[11]M. Khalil al-Mansur,  Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota (Cet. I; Surabaya: PT. Usaha Nasional, t.th.), h. 79

Baca :

Demikianlah info Skripsi PAI Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah dari admin artikelind.com, semoga bermanfaat. [Ai]

Skripsi PAI Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah | admin | 4.5