Skripsi PAI Bil±d dalam Alquran

Skripsi PAI : Bil±d dalam Alquran(Suatu Analisis Tafsir Tematik) 

BAB I  

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Negara bila ditinjau dari sudut peristilahannya, akan melahirkan beberapa bentuk diantaranya istilah yang digunakan Barat, yang dinamakan suatu lembaga politis dan pemerintahan yang modern digunakan istilah state.[1] Dalam Islam sendiri negara dikenal dengan istilah dawlah.[2] Sedangkan dalam penggunaannya dalam Alquran, dipakai istilah (balada, baladan, bil±di, baldatun).[3]

Istilah negara dipakai guna menyatakan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara, dimana kepala negara sendiri yang sering digunakan itupun ada dua jenis yaitu: presiden[4] dan khal³fah.[5] Kata presiden itu bermakna umum sedangkan kata khal³fah itu bermakna khusus. Presiden adalah sebuah kata yang lumrah di kalangan masyarakat awam, sedang kata khal³fah adalah sebuah kata yang khusus ditujukan pada pemerintahan masa kenabian, yang mana pada masa itu di kenal/dijumpai ada kha³fah yang dikenal dengan sebutan Khulaf±’ al-R±syid³n,[6] mereka adalah Ab­ Bakar, Umar bin Khatt±b, U£m±n bin Aff±n dan ‘²li bin Ab³ °±lib.[7]

Negara yang dalam bahasa Arabnya adalah al-bil±d,ditemu-kan dalam Alquran dengan berbagai bentuk derivasinya sebanyak 19 kali dengan perincian sebagai berikut: kata balada berulang sebanyak 8 kali, kata baladan 1 kali, kata bil±di 5 kali, sedangkan kata baldatundiulang sebanyak 5 kali,[8] yang kesemuanya berarti negara/ negeri.

Hal ini berarti term bil±d (negara) adalah suatu tema yang juga mendapatkan responsitif di dalam Alquran, misalnya dalam QS. al-Balad (90): 1

لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ(1)

Terjemahnya:

Aku benar-benar bersumpah dengan kota/negeri/negara (Mekah).[9]

Huruf “لاَ” pada awal potongan ayat di atas dipahami sebagai penguat kandungan pembicaraan.[10]Ini berarti bahwa masalah البلد yang menjadi obyek pembicaraan dalam ayat di atas sangatlah penting, apalagi untuk mewujudkan suatu negeri yang adil, makmur dan sentosa, yang diistilahkan dengan baldatun ¯ayyibatun wa rabbun gaf­r sebagaimana dalam QS. Saba (34): 15

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ(15)

Terjemahnya:

Sesungguhnya  bagi kaum Saba ada tanda (kekuasaan Tuhan) di   tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan) makanlah olehmu dari rezki yang dianugrahkan Tuhanmu dan ber-syukurlah kamu kepada-Nya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.[11]

Ayat di atas, menjelaskan  sebuah konsep negara baldatun tayyibatunyang rumusannya adalah sebuah negara yang baik dan ideal.

Dari uraian-uraian di atas, nampaklah bahwa kajian tentang bil±d dalam Alquran sangat urgen dan siginifikan, apalagi bila di-analisis dengan pendekatan Tafsir Tematik.

B. Rumusan dan Batasan Masalah          

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang dijadikan obyek pembahasan di sini adalah bagaimana konsep bil±d(negara) dalam Alquran :

Untuk uraian lebih lanjut, maka sub permasalahannya adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan negara ?

2. Bagaimana formal negara yang ideal dalam pandangan Alquran ?

3. Bagaimana sistem pemerintahan negara dalam Alquran ?

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan

Dari rumusan dan batasan masalah di atas, maka pembahasan ini berjudul Bil±ddalam Alquran; Suatu Analisis Tafsir Tematik.

Yang dimaksud bil±d (negara) di sini adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah, daerah tertentu yang di organisasi lewat lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kekuasaan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Sedangkan yang dimaksud Alquran di sini adalah kitab suci sebagai pedoman dasar bagi umat Islam yang sarat dengan berbagai petunjuk-petunjuk yang diyakini kebenarannya

Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini adalah segala persoalan yang terkait dengan term-term bil±d dalam Alquran. Ruang lingkup pembahasan tersebut dioprasionalkan berdasar pada Tafsir Tematik, yakni menganalisis ayat-ayat Alquran berdasarkan tema-tema yang terkait dengan term bil±d.

D. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Karena objek penelitian ini mengenai ayat-ayat Alquran dan berfokus pada sebuah tema, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Ilmu Tafsir, yakni Tafsir Tematik atau al-Tafs³r bi al-Mawd­’iy.  Secara operasional, metode ini meliputi langkah-langkah berikut: (1) menghimpun ayat Alquran yang berkenaan dengan bil±d; (2) kemudian menyusunnya secara kronologis berdasarkan tertib turunnya; Makkiyah kemudian Madaniyah secara sistematis menurut kerangka pembahasan yang telah disusun; (3) memberi uraian dan penjelasan yang terkandung dalam ayat dengan menggunakan beberapa teknik analisis (interpretasi).

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, digunakan penelitian kepustakaan (library research). Yakni, menelaah refrensi atau literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan tentang bil±d. Kepustakaan utama dalam pembahasan ini, adalah kitab-kitab tafsir baik yang berbahasa Asing maupun yang berbahasa Indonesia. Disamping itu, berbagai kepustakaan  lainnya juga digunakan. Misalnya, Ensiklopedi,  Majalah, Jurnal dan semacamnya yang dapat mendukung ter-capainya target pembahasan skripsi ini.

3.Metode Pengelolahan dan Analisis Data

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat. Maka penulis menggunakan metode pengelolahan dan analisis data  sebagai berikut :

  • Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat khusus.
  • Induktif, menganalisis data yang bersifat khusus untuk mem-peroleh rumusan yang bersifat umum.
  • Komparatif, yakni membandingkan data yang satu dengan data yang lain, unrtuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih kuat argumentasinya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Pembahasan dalam skrips ini bertujuan untuk ;

  • Mengetahui pengertian bil±d baik dalam istilah balad, bil±d, baldan secara etimologi maupun terminologi.
  • Merumuskan format negara yang ideal sebagai baldatun tayyibatun sebagaimana yang terinterpretasi dalam Alquran.
  • Menelusuri sistem pemerintahan negara dalam Alquran.

2. Kegunaan

Pembahasan dalam skripsi ini, diharapkan berguna untuk ;

  • Kepentingan ilmiah, yakni sebagai tambahan literatur ilmu-ilmu keislaman dalam bidang tafsir khususnya dalam upaya meng-interpretasikan term-term bil±d dalam Alquran.
  • Kepentingan praktis, yakni sebagai motifasi untuk merumuskan negara yang ideal (baldatun tayyibatun)
  • Kepentingan umum, yakni sebagai rekomendasi untuk me-nerapkan sistem pemerintahan negara yang Islami sesuai dengan petunjuk Alquran

F. Tinjauan Pustaka

Pembicaraan mengenai bil±d (negara) dari masa ke masa sering menjadi aktual di zamannya, mulai dari periode Khulaf±’ al-Rasyid³n, masa pemerintahan Dinasti Umaiyyah, kemudian muncul  ke permukaan pada bentuk karya-karya buku dalam menguraikan konsep politiknya, adalah al-Mawardi dan Ibnu Abi Rabi pada Dinasti Abbasiyah.

Selanjutnya periode modern pembahasan mengenai negara semakin mencuat. Hal ini di sebabkan karena selain kondisi teritorial dan geografis  berbagai negara yang mengharuskan membahas dan memberi solusi tentang pemecahan persoalan tersebut, juga karena perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimiliki manusia, sehingga desakan dan keinginan untuk menikmati suatu negara yang berkualitas memadai dalam berbagai bidang kehidupan. Membuat para pemikir dan ilmuan mengungkap teori-teori kenegaraan utamanya sistem pemerintahan dalam Islam. Penggagas teori-teori tersebut seperti al-Ma«­di, Jam±l al-D³n al-Afg±ni, Mu¥ammad Abduh, Rasyid Ri«± dan lain-lain.

Konsentrasi ulama dan pemikir tentang kedudukan negara dalam Islam sebagai salah satu topik yang menarik perhatian para peneliti dan pengkaji, menyebabkan munculnya berbagai rumusan dan buku-buku kajian yang berkaitan langsung dengan term bil±d (negara) yang antara lain adalah :

  1. al-¦ukmah al-Islamiyah, oleh Mu¥ammad ¦usaen Haekal, terdiri atas tiga pasal. Pada pasal pertama buku ini membahas tentang sebab-sebab kuat kemaharajaan Islam dan sistem pemerintahan dalam Islam. Pada pasal kedua mengenai sosialisme dan demokrasi dalam Islam. Pasal terakhir membahas tentang Islam dan kebebasan. Buku ini, telah diterjemahkan oleh Tim Pustaka Pirdaus. 
  2. The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah oleh Khalid Ibrahim Jindan, telah diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, buku ini terdiri atas delapan bab, Bab pertama menguraikan tentang pergumulan pemikiran politik Islam. Bab dua membahas mengenai Ibnu Taimiyah dan gerakan pembaharuan konservatif. Bab ketiga posisi negara. Bab keempat tentang konstitusi. Bab kelima tentang rupa-rupa politik. Bab keenam, tentang individu dan minoritas. Bab ketujuh, tentang komunikasi internasional. Dan Bab kedelapan tentang Ibnu Taimiyah dan teori pemerintahan. 
  3. Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, oleh Munawir Sjadzali. Buku ini terdiri dari sepuluh pasal. Pasal pertama, pendahuluan, pasal kedua mengenai tentang kedudukan Alquran. dari pasal dua ke pasal lima membahas tentang pemerintahan Nabi saw. sampai Pasca Khulaf±’ al-Rasyid³n. Kemudian pasal enam dan tujuh mengungkap tentang pemikiran politik Islam klasik dan modern. Pasal delapan, membahas mengenai pandangan politik, Syiah, Khawarij dan Mutazilah. Dan pasal sembilan tentang sistem politik di negara-negara Islam. 
  4. Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiranoleh Suyuti Pulungan. Buku ini terdiri dari lima bab. Bab pertama tentang prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Bab dua tentang ruang lingkup fiqh siyasah. Bab tiga membahas tentang istilah-istilah penting dalam sejarah lembaga pemerintahan Islam yang berkembang dalam sejarah. Dan bab terakhir tentang pemikiran politik Islam.

Secara global buku-buku tersebut di atas di dalam mengkaji tentang negara khususnya yang berkaitan dengan term bil±d dalam Alquran masih membahas secara sekilas dan bersifat umum. Bahkan menurut hasil obsevasi dan pengamatan penulis buku-buku kajian tersebut di atas tidak membahas secara spesifik, mengenai term bil±d yang termuat dalam Alquran.

G. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Skripsi ini terdiri atas lima bab pembahasan dan masing-masing memiliki sub bab pembahasan. Untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi skripsi, penulis akan mengemukakan beberapa pokok pikiran yang melatar belakangi lahirnya masing-masing bab :

Bab I, merupakan pembahasan pendahuluan yang secara umum pembahasannya bersifat metodologis. Bab ini memberikan gambaran singkat dari orientasi dari obyek yang akan di bahas selanjutnya pada bab berikutnya. Dalam bab pendahuluan ini, terdiri atas tujuh sub sebagaimana telah telah diuraikan terdahulu.

Pada Bab II, adalah menguraikan secara luas tentang bil±d dalam uraian ini, penulis mengemukakan pengertian bil±d dan dalil tentang negara atau bil±d secara etimologi dan terminologi. Selanjutnya, fungsi-fungsi negara dan unsur-unsur serta posisi dan tujuan negara.

Pada Bab III, adalah bab analisis inti mengetengahkan tentang ayat-ayat yang berbicara bil±d (negara) yaitu: ayat-ayat Makiyah dan ayat-ayat Madaniyah, serta ayat-ayat yang tidak mengandung term bil±d tetapi bermakna sama.

Pada Bab  IV, analisis  inti mengetegahkan bil±d dalam Alquran dengn pendekatan tafsir tematik pada persoalan: Sistem pemerintahan negara dalam Alquran, karakteristik negara ideal dalam Alquran, sikap ulama mengenai bil±d(negara).

Pada Bab V, sebagai bab penutup, yang meliputi, kesimpulan, yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan dan sub masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Di samping itu akan dikemukakan pula beberapa saran yang merupakan implikasi penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI AL-BIL²D (NEGARA)

A. Pengertian Bil±d (Negara)

1. Dari Segi Etimologis

Kata البلد  berasal dari kalimat بلد yang mempunyai arti tinggal di suatu tempat[12]sehingga kalimat البلدbermakna  كل قطعة من الأرض (wilayah).[13]Selanjutnya, kata  بلاد و بلدان merupakan kalimat plural dari kata tunggal البلاد yang berarti daerah, negeri, dusun dan kampung.[14]

Kata البلد yang berarti negeri ditemukan dalam QS. al-Balad (90): 1-2, yakni :

[15]

Terjemahnya:

Saya benar-benar bersumpah dengan negeri ini (Mekah).

Begitu juga kalimat البلاد  yang terdapat dalam Alquran seperti dalam QS. al-Fajr (89): 8-11, bermakna negeri, contohnya

 الذين تغوا في البلاد 

Terjemahnya:

Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.

Hal serupa kata بلدة yang ada dalam Alquran seperti QS. al-Furqan (25): 49 mempunyai makna negeri, contohnya

لنحى به بلدة ميتا

Terjemahnya:

Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati.

Dengan demikian, baik kalimat  البلد kata البلاد maupun بلدة yang terdapat dalam Alquran mengandung arti yang seragam yaitu negeri dan wilayah yang berpenghuni atau tidak dihuni serta yang subur atau gersang dan kering.

2. Dari Segi Terminologis

Secara umum   kata “al-bil±d” dan kalimat “Balad” serta kata plural “al-Buldan” mempunyai arti dan makna yang sama yaitu negara, daerah, negeri, dan perkampungan, baik yang terdapat di dalam Alquran, maupun dalam Hadis serta kamus-kamus Arab.

Uraian tentang al-bil±d [negara] mempunyai hubungan dan kaitan dengan bahasa khilafah,[16]karena khilafah adalah pemerintahan yang membutuhkan wilayah yang dikenal dengan al-bil±d [negara]. Selain hal itu, al-bil±d juga sangat akrab dengan istilah “syiasah” [politik], karena  politik adalah suatu manejemen dalam penentuan langkah –langkah dan kebijakan pemerintahan pada suatu al-bil±d [negara].

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka selanjutnya, istilah al-bil±d[negara] akan lebih diperjelas lewat uraian beberapa defenisi terminologisnya yaitu:

Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari kelurga  dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.[17]

Jean Bodin mendefenisikan negara sebagai suatu persekutuan dari keluarga-kelurga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.[18]

Bellefroid mengatakan bahwa negara yaitu suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sementara Rogen H. Soltan berpendapat bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.[19]

Hogo de Groot berpendapat bahwa negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Sedang Blunsckhi berkata bahwa negara suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.[20]

G. Priggodigdo menyatakan negara yaitu suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa.[21]

Miriam Budiarjo mendefinisikan negara sebagai suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.  Sementara M. Nasroen berpendapat bahwa negara adalah merupakan salah satu alat yang penting, yang diadakan oleh dan berada di tangan manusia[22]

Mahmud Hilmi mendefinisikan negara sebagai suatu kelompok manusia yang mendiami suatu tempat tertentu secara permanen yang dikuasai oleh lembaga pemerintah untuk mengurus urusan intern dan ekstern (dalam dan luar negeri).[23]

Dengan demikian negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat organisasi kewilayahan dan kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa bagi yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan, sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh legitimasi, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tenteram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih layak dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita rakyat dan bangsa

B. Proses Munculnya Negara

Kesesuaian pendapat al-Mawardi dan Aristoteles tentang manusia sebagai makhluk sosial, dapat dikatakan bahwa al-Mawardi mengakui bahwa manusia memiliki tabiat untuk berserikat dan berkumpul. Lain halnya Hobes yang menafikan sifat sosial manusia yang menganggap bahwa manusia berserikat dengan sesamanya, hanya karena didorong oleh perasaan takut.[24]

Selanjutnya al-Mawardi mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita, orang-seorang, tanpa bantuan orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dam pemberi rezeki, dan bahwa kita membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongan-Nya. Bahkan al-Mawardi menambahkan bahwa manisia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain.[25]Ketergantungan manusia  dengan  sesamanya merupakan suatu yang tetap dan langgeng. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran:

إن الإنسان خلق هلوعا[26]

Terjemahnya:

Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah.

Ayat di atas mengandung arti bahwa karena ketidakmampuan dan keterbatasan manisia, sehingga ia sangat tergantung kepada sesamanya.

Ibn Abi Rabi dalam bukunya Sulik al-Malik Fi Tadbir al-Mamalik, mengawali pembahasannya tentang negara dan kota  [al-daulat ‘an al-madinat] berdasarkan kenyataan sosial, bahwa  manisia adalah jenis makhluk  yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya. Tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan atau berdampingan dari dan dengan orang lain. Karena itu, satu sama lain saling membutuhkaan untuk mendapat kebutuhan hidup, dan untuk memperolehnya memerlukan kerja sama, mendorong mereka berkumpul di suatu tempat, agar mereka saling tolong-menolong dan memberi. Proses itulah menurut ibn Abi Rabi yang membawa terbentuknya kota-kota, dan akhirnya menjadi negara.[27]

Al-Ghazali berkata bahwa manusia diciptakan oleh Allah tidak bisa hidup seorang diri, ia butuh berkumpul bersama yang lain, makhluk jenisnya itu.[28]Itulah sebabnya, Ibn Khaldun berpendapat organisasi kemasyarakatan bagi ummat manisia adalah suatu keharusan. Hal ini telah dinyatakan oleh para filosof bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk politik atau makhluk sosial.[29]Organisasi kemasyarakatan itu, menurut istilah kaum pilosof, disebut al-madinat[kota] atau polis. Sedang Mawardi berpendapat bahwa perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antara manusia yang merupakan pendorong bagi mereka untuk saling membantu.[30]Kalau misalnya manusia tidak berbeda satu sama lain, baik, bakat, pembawaan ataupun kemampuan, maka tidak mungkin mereka saling membantu, saling memerlukan, sebab apa yang tidak dapat dikerjakan seseorang, orang lain pun tidak mampu juga.

Urgensi pelunya manusia itu berkumpul dan bekerjasama, menurut Ibn Abi Rabi, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer yaitu: Pangan untuk  mempertahankan hidup, sandang untuk melindungi diri dari panas dan dingin, papan sebagai tempat berteduh, reproduksi untuk mempertahankan kelangsungan keturunan manusia, dan pengobatan untuk kesehatan manusia.[31]  Sementara al-Ghazali berkata bahwa manusia suka berkumpul kerena didorong oleh dua sebab, pertama, kebutuhan manusia untuk mempertahankan kelangsungan keturunan [reproduksi]. Hal ini bisa terjadi melalui pertemuan sesamanya manusia. Kedua, untuk mengadakan kerja sama, atau tolong-menolong [ta’awun] dalam rangka memperoleh makanan untuk mempertahankan hidup, pakaian dan tempat tinggal untuk  melindungi diri dari panas  dan dingin. Kesemua hal tersebut di atas hanya bisa diperoleh melalui kerjasama yang baik antara sesama

Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara.[32]  Dengan perkataan lain sebab lahirnya negara adalah hajat ummat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang menuntun dan mengarahkan cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Salah satu wadah yang harus ada dalam mewujudkan kerjasama yang layak adalah negara.

C. Unsur-unsur dan Sendi-sendi Negara

Suatu organisasi dalam masyarakat baru dapat dikatakan negara apabila telah memenuhi unsur-unsur dan sendi-sendi yang harus ada dalam suatu negara. Olehnya itu sudah menjadi postulasi dan opini publik di kalangan pakar khususnya dalam bidang politik bahwa unsur dan sendi negara yang pokok adalah adanya ummat  manusia atau komunitas masyarakat yang dalam istilah kajian ilmu politik disebut rakyat, adanya wilayah tertentu, dan adanya pemerintahan atau pemimpin.

Dalam suatu negara, menurut al-Mawardi, ia harus memenuhi unsur-unssur sebagai sendinya dalam rangka menjamin kerjasama dalam bernegara yaitu: pertama, agama yang dihayati. Agama yang diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati manusia, karenaya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara. Kedua, penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur.[33]Ketiga, keadilan yang menyeluruh. Terwujudnya keadilan akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa serta menjamin stabilitas dalam negeri. [34]Keempat, keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, inisiatif dan daya kreasi akan berkembang di kalangan rakyat. Kelima, kesuburan tanah. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat terpenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya.[35]Keenam,  harapan yang optimis. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi yang lalu. Karenanya harus  dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme.[36]

Menurut hasil konvensi Montevedio tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Amerika Latin di kota Montevedio, bahwa suatu negara harus mempunyai unsur-unsur yaitu daerah tertentu, penduduk yang tetap, pemerintah, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, dan pengakuan.[37]

Terkait sebelumnya Ibn Abi Rabi berpendapat bahwa untuk mendirikan negara diperlukan beberapa unsur dan sendi. Pertama, harus ada wilayah di dalamnya, terdapat terdapat air bersih, tempat mata pencaharian, terhindar dari serangan musuh, jalan-jalan raya, tempat shalat di tengah kota, dan pasar-pasar.[38]Kedua, harus ada raja atau penguasa sebagai pengelola negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat. Penguasa berkewajiban melindungi rakyatnya dari tindakan aniaya yang timbul dari mereka sendiri dan dari luar.[39]  Untuk dasar otoritas pendapat tersebut, Ibn Abi Rabi mengutip ayat Alquran yaitu:

يايها الذين آمنوا أطيعواالله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم[40]

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta pemimpin kalian.

Ketiga, rakyat adalah unsur ketiga sendi negara. Ibn Abi Rabi membagi rakyat ke dalam tujuh kelompok. 1) orang-orang zuhud, sekelompok masyarakat yang memetingkan ibadah, 2) hukama, merekayang mengambil profesi sebagai ilmuan di bidang ilmu pengetahuan umum, 3) ulama, sekelompok yang berpengetahuan agama, 4) keluarga raja, 5) militer sebagai penjaga negara, 6) para pedagang dan 7) penduduk desa.[41]

Oleh Mustafa al-Bugya menempatkan unsur rakyat pada sendi kedua negara, dengan argumen bahwa tanpa rakyat tidak mungkin pemerintah dapat diangkat, dan tidak ada artinya seorang pejabat negara baik itu raja, presiden, imam, khalifah, atau yang semacamnya.[42]

Olehnya itu, jikalau semua sekelompok masyarakat tersebut berintegrasi dalam kehidupan bernegara, maka akan stabil, harmonis, adil dan sejahtera.

Keempat, keadilan, menurut Ibn Abi Rabi merupakan unsur penting sendi negara. Keadilan merupakan hukum Allah di muka bumi. Keadilan mencakup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menempatkan sesuatu pada temaptnya dan memberikannya kepada yang berhak.[43]

Unsur keadilan dalam negara, ditempatkan oleh al-Bugya pada posisi kelima, dengan dalil bahwa keadilan merupakan sendi utama dalam hubungan bermasyarakat  Islami.[44]Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu:

إن الله يأمر بالعدل  والإحسان[45]

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat ihsan.

Kelima, dari sendi negara adalah pengelola negara. Unsur ini merupakan perwujudan hubungan kuat antara raja dan masyarakat. Raja ini mungkin mampu sendirian mengelola urusan kerajaan. Karena itu membutuhkan orang-orang yang membantunya dalam pengelolaan urusan negara dan rakyat. Olehnya itu, kepala negara membutuhkan pembantu seperti menteri sekretaris, hakim, militer, pegawai, dan cendikiawan, yang masing-masing pihak mengetahui tugasnya dengan baik.[46]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat, negara, menurut al-Ghazali memerlukan sejumlah unsur yang menjamin tegaknya negara, yaitu: pertanian, peternakan, pertambangan, pemerintahan dan pembangunan.[47]Dalam bidang politik demi lancarnya pengelolaan negara dibutuhkan yaitu pertama, ahli ukur-tanah untuk mengetahui ukuran tanah rakyat agar dapat dibagi dengan adil, kedua, militer, untuk keamanan dan pertahanan negara, ketiga hakim, untuk untuk penyelesaian perkara  masyarakat yang harus mereka taati agar terhindar dari pertikaian dan pelanggaran undang-undang. Hal itu merupakan undang-undang Tuhan di porsi muamalah.[48]Untuk mengatur itu semua, dibutuhkan seorang raja atau kepala negara yang bertugas mengelola segala urusan rakyat dan negara.[49]

D. Posisi dan Tujuan Negara

Tujuan negara merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu negara. Mengapa dikatakan penting ? Karena pembahasan tentang tujuan negara berkaitan dengan maju-mundurnya suatu negara. Selain itu tujuan negara diperlukan untuk mengarahkan segala kegiatan negara dan sebagai pedoman dalam penyusunan alat pelengkapan negara dan badan pemerintahan.

Para pakar dalam merumuskan tujuan  negara berbeda-beda, hal itu, disebabkan karena tujuan negara dirumuskan disesuaikan pada tempat, keadaan dan kondisi, waktu, serta sifat dari kekuasaan penguasa.

Menurut Shang Yang yang hidup pada abad 5 sebelum Masehi, pada masa kerajaan Tiongkok, China pada saat itu dilanda kekacauan, dan peperangan yang terus-menerus satu dengan lainnya.[50]

Keadaan tersebut menjadi inspirator Shang Yang untuk merumuskan suatu teori tujuan negara. Dia mengemukakan dengan tegas bahwa satu-satunya tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurutnya, tujuan ini hanya dapat terwujud dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisplin, dan bersosialis menghadapi segala kemungkinan.[51]Sedangkan Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan memelihara hak dan kemerdekaan warga negara. Dalam mencapai tujuan tersebut menurut Kant, maka perlu dibentuk hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan sesuai dengan kehendak seluruh warga negara.[52]  Sementara kaum sosialis berpendapat bahwa tujuan negara adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi tiap manusia.[53]

Plato dan Aristoteles sebagai konseptor Yunani mengatakan bahwa tujuan negara tidak mungkin lepas dari tujuan ethis sebagai cermin naluri manusia yang menceritakan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, mustahil orang mencoba memisahkan etika dari politik dalam konteks teori politik Yunani.[54]

Selanjutnya teori atau konsep Islam tentang negara, yang oleh Ibnu Taimiyah mengenai perlunya pemerintahan atau lembaga negara mempunyai kesamaan (paralelisme) dengan konsep  Yunani yaitu: “tidak ada manusia yang sanggup meraih kesejahteraan sempurna baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan negara (ijma’), mewujudkan kerja sama dan tolong-menolong. Kerjasama dan tolong menolong itu dimaksudkan untuk menggapai manfaat dan mencegah apapun yang membahayakan mereka”.[55]Maka dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk politik yang dibentuk oleh alam. Tetapi perkumpulan manusia itu perlu diatur dengan berbagai ketentuan yang dapat menjaga kesejahteraaan mereka, baik yang berupa perintah ataupun larangan mereka juga harus mematuhi pemimpin yang terpilih demi mencapai cita-cita bersama serta menjauhi segala prilaku yang menjadi sumber kejahatan. Lebih dari itu, semua manusia harus taat kepada penguasa yang menentukan perintah dan mengeluarkan larangan.[56]Orang-orang menganut suatu agama tertentu, namun mematuhi raja-raja mereka dalam segala persoalan yang menyangkut kepentingan duniawi, bisa benar dan dapat juga terjebak dalam kekeliruan.[57]

Yang membedakan Ibnu Taimiyah dengan konsep Yunani tentang melihat negara dan tujuannya hanyalah rasionalitas ibn Taimiyah yang diwarnai oleh kenyakinan agamanya. Terkait dengan sebelumnya, Abu al-A’la al-Maudhudi melihat tujuan negara dapat dibentuk berlandaskan Alquran dan hadis. Dalam QS al-Hadid (57): 25, ayat ini menjelaskan besi dijadikan sebagai lambang kekuasaan politik. Ayat tersebut juga menguraikan misi para Rasul adalah menciptakan kondisi di dalamnya masyarakat akan dapat dijamin keadilan sosialnya sejalan dengan norma-norma yang telah dicanangkan Alquran yang memberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan yang benar-benar berdisplin.[58]

Di lembaran lain al-Maudhudi kembali mempertegas tujuan negara dengan menyetir ayat-ayat Alquran. Ayat tersebut yaitu.

الذين إن مكنا هم فى الارض أقامو الصلاة وآتو االزكاة وأمرو بالمعروف ونهوا عن المنكر[59]

Terjemahnya:

Orang-orang muslim ini adalah mereka yang jika kami beri kedudukan kuat di muka bumi akan mengerjakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat kebajikan, dan melarang berbuat ketidakadilan.

Agaknya telah menjadi jelas bagi siapa pun yang merenungkan ayat ini bahwa tujuan negara yang dikonsepsikan oleh Alquran tidaklah negatif, tetapi positif, tujuan negara tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras untuk melindungi kebebasan mereka dan melindungi seluruh bangsanya dari invasi asing.[60]  Negara ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeseimbangan yang telah diketengahkan Allah dalam kitab suci-Nya. Untuk tujuan ini, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan itu dan bilamana diperlukan, semua sarana propaganda dan persuasi damai akan digunakan, pendidikan moral rakyat juga akan dilaksanakan dan pengaruh sosial maupun pendapat umum akan dijinakkan.[61]

Selanjutnya al-Maudhudi mengatakan bahwa salah satu karakteristik negara Islam adalah bahwa ia merupakan negara idiologis. Karena demikian adanya, maka negara ini, bertujuan untuk menegakkan idiologi tersebut, selain itu, negara juga sebagai instrumen reformasi dan harus berperan sebagai instrumen reformasi.[62]

Demikianlah posisi dan tujuan negara yang diungkapkan oleh  para ahli atau cendikiawan yang mempunyai persepsi yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang dan sisi mereka soroti, serta pijakan dasar, dan situasi dan kondisi yang mereka amati masing-masing.

          [1]Tahir Ahmad al-Zawiy, al-Muhith, jilid I ( Beirut: Dar al-Fikr, 1959), h. 312.

          [1]Ibid., h. 331.

          [1]Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia (Cet. IV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 104.

          [1]Khilafah adalah tanggung jawab secara umum sesuai dengan garis syariah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan akhirat dan dunia bagi umat. Lihat Ali Abd. al-Raziq, al-Islam wa Ushul al-Hukum (Kairo: al-Hal’a al-Misriyah al-Ammah al-Kutub, 1993), h. 2.

          [1]Inu Kencana, Alquran dan Ilmu Politik (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 141.

          [1]Ibid.

          [1]Rahmat dan M. Halimi, Tata Negara (Cet. I; Bandung:  Ganeca Exac, 1996), h. 10.

          [1]Inu Kencana, loc. cit.

          [1]Ibid., h. 142.

          [1]Ibid., h. 143-144.

          [1]Abd. Hamid Ismail al-Ansariy, Nidzam al-Hukm fi al-Islam (Qatar: Dar al-Qatariy bin al-Faja’, 1985), h. 109.

          [1]Salahuddin Bassiuni Ruslan, al-Fikr al-Syiasiy inda al-Mawardi(Kairo: Dar al-Tsaqafah li al-Nasr wa al-Tauziy, 1983), h. 181.

          [1]Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1993), h. 60.

          [1]QS. al-Ma’arij (70): 19.

          [1]J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran(Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 215. Lihat juga Ibn Abi Rabi, Sulik al-Malik Fi Tadbir al-Mamalik (Kairo: Dar al-Sya’bah, 1970), h. 101.

          [1]Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), h. 1745.

          [1]J. Suyuthi Pulungan, op. cit.,  219.

          [1]Munawir Sjadzali, op. cit., h. 60.

          [1]J. Suyuthi Pulungan, op. cit., h. 220.

          [1]Munawir Sjadzali, op. cit., h. 61.

          [1]Ibid.

          [1]J. Suyuthi Pulungan, op. cit., h. 227.

          [1]Munawir Sjadzali, op. cit., h. 62.

          [1]Al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din (Kairo: Dar al-Syaibah, 1950), h. 122.

          [1]Rahmat dan M. Halimi, op. cit., h. 36.

          [1]J. Suyuthi Pulungan, op. cit., h. 225.

          [1]Lihat ibid., h. 224.

          [1] QS. al-Nisa (4): 59.

          [1]J. Suyuti Pulungan, op. cit., h. 225.

          [1] Mustafa al-Bugya, Buh­ts fi Nidzam al-Hukm, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 279.

          [1] Lihat, J. Suyuti Pulungan, op. cit., h. 226.

          [1]Mustafa al-Bugya, op. cit., h. 312

          [1] Qs. al-Nahl (16): 40

          [1] Lihat, al-Suyuti, Pulungan, op. cit., h. 226.

          [1] Lihat, Ibid., h. 227, dan Lihat al-Ghazali, loc. cit.

          [1] Lihat al-Ghazali, ibid., h. 1745-1746.

          [1] Lihat, Suyuti Pulungan, op. cit., h. 228.

          [1] Rahmat dan M. Halimi, op. cit., h. 24.

          [1] Ibid., h. 24.

          [1]Ibid., h. 29.

          [1] Ibid.

Khalid Ibrahim Jindan, The Islamic Theori of Goverrment According to Ibn Taimiyah, diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, (Cet. II, Surabaya, Risalah Gusti, 1999.

Abu A’la al-Maudhudi, The Islamic Law and Constitution, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul,Sistem Politik Islam, Hukum dan Konstitusi, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1995.

[63]

BAB III

AYAT-AYAT TENTANG BIL²D

A. Klasifikasi Ayat-ayat yang Menggunakan Term Bil±d

Term bil±ddan derivasinya di dalam Alquran ditemukan sebanyak 19 (sembilan belas) kata, yang terdiri dari 19 (sembilang belas) ayat dan 15 (lima belas) surat. Perinciannya adalah Kata-kata balad (بلد) terulang sebanyak 9 (sembilan) kali, kata-kata bil±d (بلاد) terulang sebanyak 5 (lima) kali dan kata-kata baldatun(بلدة) terulang sebanyak 5 (lima) kali.[64]Semua ayat atau surat tersebut, terklasifikasi dalam dua periode jika dilihat dari segi asb±b al-nuz­l-nya,[65]yakni periode Mekkah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah dan periode Madinah yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah.

1. Ayat-ayat Makkiyah

Ayat-ayat Makkiyah adalah firman Allah swt yang diturunkan sebelum Nabi saw. hijrah ke Yastrib (Madinah), sekalipun turunnya di luar wilayah Makkah. Ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah adalah; (1) dimulai dengan kalimat ياأيها الناس…  atau يابنى آدم… ; (2) ayat-ayatnya pendek; (3) kebanyakan mengandung masalah tauhid, azab dan nikmat di hari kemudian serta urusan-urusan kebaikan; (4) terdapat kata كلا ; (5) diawali dengan huruf-huruf “ن،ق، “ألمر; kecuali surah al-Baqarah dan Ali Imran; (6) terdapat ayat-ayat sajadah; (7) terdapat kisah-kisah nabi dan umat-umat terdahulu, kecuali dalam surah al-Baqarah dan Ali Imran.[66]

Berikut ini, dikemukakan ayat-ayat Makkiyah yang meng-gunakan  term al-balad dan derivasinya.

a. QS. al-A‘r±f (7): 57-58

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(57)وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ(58)

Terjemahnya :

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.[67]

Kedua ayat di atas tergolong sebagai ayat-ayat Makkiyah,[68]yang menjelaskan tentang proses turunnya hujan di suatu daerah sehingga menumbuhkan berbagai tanam-tanaman. Di samping itu, Allah swt memberikan perumpamaan tentang suatu negeri yang memiliki sumber kekayaan berupa tanah yang subur, sehingga menghasilkan tanaman yang melimpah ruah.

Dari kedua ayat di atas, ditemukan term al-balad.yang masing-masing memiliki perbedaan arti. Pada ayat 57 term al-balad berarti daerah, sedangkan pada ayat 58 term al-balad berarti tanah.

b. QS. F±¯ir (35): 9

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ(9)

Terjemahnya :

Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. [69]

Ayat di atas, tergolong sebagai ayat Makkiyah,[70]yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah dalam membangkitkan sesuatu setelah mati, sebagaimana Ia mampu menggerakkan angin kemudian dikirim-Nya awan ke negeri yang diingini-Nya seperti negeri yang kering lagi tandus.[71]Dalam ayat di atas ditemukan term al-balad yang berarti negeri.

c. QS. al-Nahl (16):7

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7)

Terjemahnya :

Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguh-nya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.[72]

Ayat di atas, tergolong sebagai ayat Makkiyah,[73]yang men-jelaskan tentang pola hidup dalam suatu negeri. Yang dimaksud al-balad dalam ayat di atas adalah semua negeri yang susah dijangkau kecuali dengan kendaraan unta.[74]Dengan demikian, ayat ini menginformasikan tentang pentingnya kendaraan hewan baik unta atau yang sejenisnya.

d. QS. al-Balad (90): 1-2

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ(1)وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ(2)

Terjemahnya :

Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini.[75]

Kedua ayat di atas, tergolong sebagai ayat Makkiyah,[76]yang menjelaskan tentang posisi kota Mekkah yang strategis sebagai kiblat umat Islam dan sebagai tempat nabi-nabi.[77]

Demikianlah penjelasan singkat tentang term al-balad yang termaktub dalam ayat-ayat Makkiyah. Mengenai interpretasi dan analisis secara mendalam dari ayat-ayat tersebut akan diuraikan pada bahasan terakhir dari bab ini.

2. Ayat-ayat Madaniyah

Ayat-ayat Madaniyah adalah firman Allah swt yang diturunkan setelah Nabi saw. hijrah ke Madinah, sekalipun turunnya di luar wilayah Madinah. Ciri-ciri ayat-ayat Madaniyah adalah; (1) dimulai dengan kalimat ياأيها الذين آمنوا; (2) ayat-ayatnya agak panjang; (3) kebanyakan mengandung mu’amalah dan hal-hal yang terkait dengan politik, kemasyarakatan dan kenegaraan serta yang lainnya.[78]

Berikut ini, dikemukakan ayat-ayat Madaniyah yang meng-gunakan  term al-balad dan derivasinya.

a. QS. al-Baqarah (2): 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(126)

Terjemahnya :

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo`a: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikan-lah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.[79]

Ayat di atas, menjelaskan tentang dijadikannya Mekkah khususnya bait al-har±m sebagai tempat yang digandrungi oleh setiap peziarahnya. Kemudian tempat tersebut dijadikan sebagai tempat yang aman, padahal sebelumnya merupakan tempat yang ditakuti. Berdasar dari sinilah sehingga Nabi Ibr±him as mendoakan agar tempat tenpat tersebut tetap menjadi aman dan senotosa.[80]

b. QS.al-Furq±n (25): 49

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا(49)

Terjemahnya :

Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.[81]

Ayat di atas, menjelaskan keadaan suatu negeri yang tandus sehingga Allah mengiring air hujan pada negeri tersebut ketika tiba saatnya (musim hujan), sehingga menyebabkan pepohonan dapat tumbuh. Selain itu, juga merupakan kebutuhan air minum manusia dan hewan.[82]

c. QS. Saba’ (34): 15.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ(15)

Terjemahnya :

Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikata-kan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.[83]

Ayat di atas menjelaskan tentang negeri Saba’ yang sangat lestari di mana di dalamnya terdapat berbagai kebun yang indah dan buahnya enak dimakan. Dikatan bahwa negeri saba’ memiliki keadaan yang demikian karena penduduknya pandai bersyukur atas nikmat Allah.[84]

d. QS. al-Zuhruf (43): 11

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ(11)

Terjemahnya :

Dan Yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur).[85]

Ayat di atas, menjelaskan bahwa diturunkannya hujan pada suatu negeri sesuai dengan kebutuhan negeri itu dan kepentingan pertanian, perkebunan, serta kebutuhan negara dapat terpenuhi pada bidang perekonomian.[86]

e. QS. al-Fajr (89): 8 dan 11

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ(8)…الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ(11)

Terjemahnya:

Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti, di negeri lain. Mereka Berbuat sewenang-wenang dalam negeri… yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.[87]

Pada ayat 8, memberitahukan tentang keperkasaan suku dari keturunan Add bin Hawas bin Ibrahim Sam bin Nuh a.s. yang mempunyai rumah yang besar dan tinggi, serta badan yang kuat, kota dikelilingi benteng yang terbuat dan batu gunung yang dipahat.[88]Sedangkan pada ayat 11, menjelaskan bahwa suku Tsamud umat Saleh a.s. yang membangun tempat tinggal yang terbuat batu gunung terletak di negeri antara negeri Syam dengan Hijaz.[89]

Berdasar dari penjelasan-penjelasan secara global (secara ijm±li) ayat-ayat di atas, baik yang Makkiyah maupun yang Madaniyah, menunjukkan term-term al-balad dan derivasinya senantiasa bermakna ganda. Dalam hal ini, term-term tersebut, terkadang bermakna, negeri, daerah, tanah, kota Mekkah dan wilayah.

B. Asb±b al-Nuz­l dan Mun±sabah al-²yat

1. Asb±b al-Nuz­l

Telah dikemukan dalam uraian terdahulu bahwa yang di-maksud dengan asb±b al-nuz­l adalah segala hal yang melatar belakangi turunnya ayat.[90]Tetapi menurut jumhur ulama, tidak semua ayat memiliki asb±b al-nuz­l karena terkadang wahyu datang secara tiba-tiba tanpa sebab, ditambah lagi dengan bermacam-macamnya cara Nabi saw menerima wahyu.[91]

Terkait dengan keterangan di atas, maka dapat pula dipahami bahwa tidak semua ayat yang telah dikutip terdahulu memiliki asb±b al-nuz­l.

Dari berbagai sumber (riwayat-riwayat), ayat-ayat tentang al-bil±d yang memiliki asb±b al-nuz­l adalah :

a.   QS. F±¯ir (35): 9 sebagai ayat Makkiyah,diturunkan sebagai lanjutan ayat sebelum-nya (ayat 8) yang berkenaan dengan doa Nabi saw kepada satu di antara orang untuk diberi hidayah agar memeluk Islam, yakni antara Umar dan Abu Jahal. Adapun redaksi doa Nabi saw adalah اللهم اعز دينك بعمر أو بأبي جهل بن هشام . Dari kasus ini, maka turunlah QS. F±¯ir (35): 8-9 sebagai perumpamaan orang-orang yang menjadikan baik pekerjaannya yang buruk lalu ia meyakini pekerjaan itu baik (ayat 8) kemudian diberi pula perumpamaan tentang kekuasaan Allah dalam menggerakkan awan sehingga turun hujan dan darinya akan menggerakkan jiwa seseorang. Adapun yang tergerak hatinya adalam memeluk  Islam adalah Umar.[92]Dalam riwayat hidup Umar, rupa-rupanya ia senantiasa menemani Nabi saw, baik dalam  ke-senangan maupun dalam kesulitan.

b.   QS. al-Baqarah (2):126 sebagai ayat Madaniyah,diturunkan berkenaan dengan kisah Umar lewat di kuburan Nabi Ibr±h³m, lalu Umar bertanya kepada Nabi saw “Ya Rasulullah, apakah kita tidak berdiri shalat di tempat shalat kekasih Allah (Nabi Ibr±h³m)” ? Jawab Nabi saw adalah “Ya benar” lalu turunlah ayat tersebut,[93]yang menerangkan tentang doa Nabi Ibr±h³m sebagai permohonan kepada Allah untuk dijadikan Mekkah sebagai tempat yang aman dan di dalamnya banyak reski yang melimpah ruah.

c.   QS. Saba’ (34): 15 sebagai ayat Madaniyah,diturunkan ber-kenaan dengan kisah Farwah bin Masik yang menghadap kepada Nabi saw dan berkata : Y± Nabiyallah ! di zaman jahiliyah kaum Saba’ merupakan kaum yang gagah dan kuat serta aku takut sekiranya mereka menolak masuk Islam. Apakah aku boleh me-meranginya ? Nabi saw bersabda: “Aku tidak diperintah apa-apa berkenaan dengan mereka”. Maka turunlah QS. Saba’ (34): 15.[94]

Berdasar dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hanya ada tiga ayat yang memiliki asb±b al-nuz­l, yakni QS. F±¯ir (35): 39 sebagai ayat Makkiyah dan QS. al-Baqarah (2) 126 serta QS. Saba’ (34): 15 sebagai ayat-ayat Madaniyah.

2. Mun±sabah al-²yah

Kata mun±sabah secara etimologi, berasal dari akar kata ناسب – يناسب – مناسبة   yang berarti kedekatan. Sedangkan secara terminologi mun±sabah adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam banyak ayat, atau antara satu ayat dengan surah yang lain.[95]

Menurut al-Suy­tiy, mun±sabah dalam Alquran terdiri atas empat pola, yakni;

a.   Mun±sabah al-±yah qablahu wa ba’dahu (adanya keterkaitan ayat sebelum dan sesudahnya)

b.   Mun±sabah awwal al-s­rah wa ±khirihi (adanya keterkaitan awal surat dan akhirnya)

c.   Mun±sabah al-kalimah al-±yah (adanya keterkaitan kalimat dalam ayat-ayat

d.   Mun±sabah tasw³h al-bay±n al-±yah (adanya keterkaitan dalam hal kesamaan penjelasan ayat)

e.   Mun±sabah al-f±silah al-±yah (adanya keterkaitan karena pemalingan ayat).[96]

Jika pola-pola mun±sabah di atas dijabarkan dalam ayat-ayat tentang al-bil±d sebagaimana yang telah dikutip terdahulu, maka dapat dirumuskan bahwa :


[1]Lihat Olaf Schuman (ed), “Dilema Islam Kontemporer Antara masyarakat Madani dan Negara Islam,” dalam Jurnal Paramadina vol. III (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 53.

[2]Bandingkan Term State dan Dawlah, Ibid., h. 56.

[3]Lihat Muhammad Fuad Abd. Baqi, Mujam al-Mufahras li Alfadz Alquran al-Karim (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 1-2.

[4]Presiden adalah kepala (Lembaga, perusahaan, dan sebagainya), Kepala negara bagi negara Republik. Lihat W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 700.

[5]Khal³fah pada dasarnya dapat diartikan dengan pengganti, penerus, wakil, khal³fah berposisi sebagai pengganti, dapat dilihat setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.,  maka dengan sendirinya berfungsi sebagai khal³fah, bertukar, berganti sehingga khal³fah didenisikan sebagai wakil (pengganti), guna menjalankan fungsi sebagai pimpinan spritual dan sekaligus sebagai penguasa temporal sebuah pemerintahan Islam, sedang khal³fah berperan sebagai khal³fah Allah swt. pertama di muka bumi. Dengan demikian, Nabi Muhammad dari satu sisi sebagai khal³fah (penerus) fungsi kekhal³fahan yang pertama kali diberikan kepada Nabi Adam. Lihat Hustoon Smith, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 210-211.

[6]Lihat Munawir Djazali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993), h. 21.

[7]Ibid., h. 21-27.

[8]Mu¥ammad F­’ad Abd. al-B±qi., loc. cit.

[9]Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 1061.

[10]M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur’±n al-Kar³m; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 785

[11]Ibid., h. 685.

            [12]Tahir Ahmad al-Zawiy, al-Muhith, jilid I ( Beirut: Dar al-Fikr, 1959), h. 312.

            [13]Ibid., h. 331.

            [14]Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia (Cet. IV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 104.

[15]

            [16]Khilafah adalah tanggung jawab secara umum sesuai dengan garis syariah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan akhirat dan dunia bagi umat. Lihat Ali Abd. al-Raziq, al-Islam wa Ushul al-Hukum (Kairo: al-Hal’a al-Misriyah al-Ammah al-Kutub, 1993), h. 2.

            [17]Inu Kencana, Alquran dan Ilmu Politik (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 141.

            [18]Ibid.

            [19]Rahmat dan M. Halimi, Tata Negara (Cet. I; Bandung:  Ganeca Exac, 1996), h. 10.

            [20]Inu Kencana, loc. cit.

            [21]Ibid., h. 142.

            [22]Ibid., h. 143-144.

            [23]Abd. Hamid Ismail al-Ansariy, Nidzam al-Hukm fi al-Islam (Qatar: Dar al-Qatariy bin al-Faja’, 1985), h. 109.

            [24]Salahuddin Bassiuni Ruslan, al-Fikr al-Syiasiy inda al-Mawardi (Kairo: Dar al-Tsaqafah li al-Nasr wa al-Tauziy, 1983), h. 181.

            [25]Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara(Cet. V; Jakarta: UI Press, 1993), h. 60.

            [26]QS. al-Ma’arij (70): 19.

            [27]J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 215. Lihat juga Ibn Abi Rabi, Sulik al-Malik Fi Tadbir al-Mamalik(Kairo: Dar al-Sya’bah, 1970), h. 101.

            [28]Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din(Beirut: Dar al-Fikr, 1975), h. 1745.

            [29]J. Suyuthi Pulungan, op. cit.,  219.

            [30]Munawir Sjadzali, op. cit., h. 60.

            [31]J. Suyuthi Pulungan, op. cit., h. 220.

            [32]Munawir Sjadzali, op. cit., h. 61.

            [33]Ibid.

            [34]J. Suyuthi Pulungan, op. cit., h. 227.

            [35]Munawir Sjadzali, op. cit., h. 62.

            [36]Al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din(Kairo: Dar al-Syaibah, 1950), h. 122.

            [37]Rahmat dan M. Halimi, op. cit., h. 36.

            [38]J. Suyuthi Pulungan, op. cit., h. 225.

            [39]Lihat ibid., h. 224.

            [40] QS. al-Nisa (4): 59.

            [41]J. Suyuti Pulungan, op. cit., h. 225.

            [42] Mustafa al-Bugya, Buh­ts fi Nidzam al-Hukm,(Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 279.

            [43] Lihat, J. Suyuti Pulungan, op. cit., h. 226.

            [44]Mustafa al-Bugya, op. cit., h. 312

            [45] Qs. al-Nahl (16): 40

            [46] Lihat, al-Suyuti, Pulungan, op. cit., h. 226.

            [47] Lihat, Ibid., h. 227, dan Lihat al-Ghazali, loc. cit.

            [48] Lihat al-Ghazali, ibid., h. 1745-1746.

            [49] Lihat, Suyuti Pulungan, op. cit., h. 228.

            [50] Rahmat dan M. Halimi, op. cit., h. 24.

            [51] Ibid., h. 24.

            [52]Ibid., h. 29.

            [53] Ibid.

            [54] Khalid Ibrahim Jindan, The Islamic Theori of Goverrment According to Ibn Taimiyah, diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, (Cet. II, Surabaya, Risalah Gusti, 1999), h. 49.

            [55] Ibid., h. 49.

            [56] Ibid.

            [57] Ibid. Lihat juga Ibnu Taimiyah, Majma Fatawa, Jilid XXVIII, h. 62.

            [58] Abu A’la al-Maudhudi, The Islamic Law and Constitution, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul, Sistem Politik Islam, Hukum dan Konstitusi, (Cet. IV, Bandung: Mizan, 1995), h. 165.

            [59] QS. Al-Hajj (22): 41.

            [60] Abu A’la al-Maudhudi, op. cit., h. 166.

            [61] Ibid., h. 167.

            [62] Ibid., h. 167.

[63]

[64]Mu¥ammad F­’ad Abd. al-B±qiy, Mu’jam al-Mufahras li Alf±§ al-Qur’±n al-Kar³m (Cet. II; Beirut: D±r al-Fikr, 1981), h. 133-134.

[65]Secara etimologi kata asb±b al-nuz­l terdiri dari dua suku kata. Yakni, asb±b dan al-nuz­l. Kata asb±b adalah bentuk jamak dari sabab, di mana kata ini berasal dari huruf s³n dan ba yang berarti memotong dan memaki. Jadi, sabab berarti tali atau setiap sesuatu yang dapat sampai pada lainnya. Sedangkan kata nuz­l adalah bentuk masdar dari kata nazala-yanzilu-nuz­l yang berarti turunnya atau jatuhnya. Lihat Ibn Man©­r al-Ansh±riy, Lis±n al-‘Arab, jilid I (t.t.: D±r al-Qalam, 1973), h. 440. Lihat pula jilid XI; h. 48. Jadi, asb±b al-nuz­l di sini adalah sebab-sebab turunnya ayat dalam pengertian menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Menurut terminologi, asb±b al-nuz­l adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau lebih, sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa atau menceritakan suatu peristiwa, atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa itu. Lihat Dawud al-Att±r, Mu’jaz ‘Ul­m al-Qur’±n diterjemahkan oleh Afif Muhammad dan Ahsin Muhammad dengan judul Perspektif Baru Ilmu Al-Quran (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 127.

[66]M. Ali Hasan dan Rifa’at Syauqi Nawawi, Pengangar Ilmu Tafsir (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 100. Lihat pula M. Hasbi Ash-Siddieqy, Ilmu-Ilmu Al-Qur’an (Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 56-57.

[67]Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 230-231

[68]Lihat pengklasifikasian ayat-ayat Makkiyah yang dikemukakan oleh Mann±‘ al-Qa¯¯±n, Mab±¥i£ Fiy ‘Ul­m al-Qur’±n (Beirut: Mansy­r±t al-‘A¡r al-¦ad³£ah, 1973), h. 55.

[69]Departemen Agama RI., op. cit., h. 696.

[70]Lihat Mann±‘ al-Qa¯¯±n, loc. cit.

[71]Wahbah al-Zuhailiy, al-Tafs³r al-Mun³r, jilid XXI-XXII (Damaskus: D±r al-Fikr, 1991), h. 235.

[72]Departemen Agama, op. cit., h. 403.

[73]Lihat Mann±‘ al-Qa¯¯±n, loc. cit.

[74]Lihat Fakhr al-D³n al-R±zi, Tafs³r al-Kab³r al-Razi,jilid XIX-XX, (Beirut: D±r al-Kutub al-Ilmiah, 1990), h. 182.

[75]Departemen Agama RI., op. cit., h.1061

[76]Lihat Mann±‘ al-Qa¯¯±n, loc. cit.

[77]Wahbab al-Zuhaily, XXIX, op. cit., h. 245.

[78]M. Hasbi Ash-Siddieqy, Ilmu-Ilmu Al-Quran (Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 57.

[79]Departemen Agama RI., op. cit., h. 566.

[80]Lihat A¥mad Mu¡¯±fa al-Mar±giy, Tafs³r al-Mar±giy diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dengan judul Tafsir al-Maraghi, jilid I (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1985), h. 370-371

[81]Departemen Agama RI., op. cit., h. 795

[82]Lihat Mu¥ammad Isma‘il bin Ka£³r, Tafs³r al-Qur’±n al-Kar³m, jili IV (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 268

[83]Departemen Agama RI., op. cit., h. 343

[84]Lihat al-Mar±ghi, op. cit., juz XX, h. 114.

[85]Departemen Agama RI., op. cit., h. 633

[86]Lihat Mu¥ammad Isma‘il bin Ka£³r, op. cit. h. 310

[87]Departemen Agama RI., op. cit., h. 1056-1057

[88]Wahbah al-Zuhaily, jilid XXX, op. cit., h. 224.

[89]Ibid.

[90]Lihat kembali fotnoote 2

[91]Uraian lebih lanjut lihat Ab­ ¦usain Ali bin A¥mad al-Wa¥³diy al-Naysab­riy, Asb­±b al-Nuzûl (t.t.: Maktabah al-Halabiy, t.th.), h. 71.

[92]Im±m Jal±l al-D³n al-Suy­¯iy, Lub±b al-Nuq­l fiy Asb±n al-Nuz­l diterjemahkan oleh K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan dan M.D. Dahlan dengan judul Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat AlQur’an (Cet. II; Bandung; Diponegoro, 1975), h. 403.

[93]Ibid.., h. 41.

[94]Ibid.., h. 33-34.

[95]Lihat Mann±‘ al-Qa¯¯±n, op. cit., h. 97.

[96]Jal±l al-D³n al-Suyutiy, Al-Itq±n Fi ‘Ulum al-Qur’±n, juz II (t.tp. Mustafa al-Babiy al-Halabiy, t.th.), h.108.

Baca :

Skripsi PAI Bil±d dalam Alquran | admin | 4.5