Peranan Bapedalda Dalam Penegakan Hukum

Peranan Bapedalda Dalam Penegakan Hukum Lingkungan  Di Kabupaten Maros – Artikel Indonesia kali ini akan menshare skripsi pendidikan dengan judul Peranan Bapedalda Dalam Penegakan Hukum Lingkungan  Di Kabupaten Maros, semoga skripsi pendidikan Peranan Bapedalda Dalam Penegakan Hukum Lingkungan  Di Kabupaten Maros memberikan manfaat bagi kita semua

 
BAB I
PENDAHULUAN
 
A.  Latar Belakang
Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup seyogianya dipertahankan sebagaimana keadaannya dalam proses pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan, karena dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kahidupan yang normal.
Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkejutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antara berbagai aktivitas (usaha) dan semacamnya.
Pembangunan yang berwawasan lingkungan mulai memperoleh tempat, dalam Garis – garis Besar Haluan Negara pada pelita II. Adapun perkembangan selanjutnya adalah semakin mengembirakan dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah Indonesia telah memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu faktor penting yang menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Untuk itu masalah lingkungan hidup harus mendapat perhatian ekstra dari seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup lebih terasa signifikansinya bila ditinjau dari aspek pembangunan yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi yang dalam hal ini adalah satu lokomotif pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yakni peningkatan pertumbuhan perusahaan-perusahaan (industri).
Kehadiran perusahaan-perusahaan (industri) pada kenyataannya tidak hanya memberikan keuntungan semata, akan tetapi juga menimbulkan dampak yang menimbulkan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran akibat limbah industri yang dihasilkannya.
Upaya pengaturan dan pencegahan serta pengendalian pencemaran limbah industri menjadi sebuah keharusan, baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun peran serta masyarakat pada umumnya.
Perbincangan masalah pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu membicarakan tentang mutu lingkungan. Peningkatan mutu lingkungan merupakan hal yang penting oleh karena merupakan dasar dan pedoman untuk pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam hubungan dengan hal tersebut di atas Suparto Wijoyo, (1999 : 60), mengatakan bahwa” masalah pencemaran harus mendapat perhatian serius oleh karena masa inkubasi pencemaran yang sangat panjang dengan ekselarasinya yang melebihi kemampuan manusia untuk mengiliminirnya”. Guna mengatur hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelilaan Lingkungan Hidup (UUPLH) sebagai pengganti Undang-undang lama yaitu UU No. 4 Tahun 1982. Undang-undang tersebut merupakan aturan dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU No. 23 Tahun 1997 telah mengatur antara lain tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tanggung jawab para pelaku usaha (perusahaan-perusahaan) dalam pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini semua tidak berarti tanpa penegakan hukum (law enforcement) yang konsisten.
Untuk menjamin dan mengefektifkan berlakunya atau dipatuhinya UU No. 23 Tahun 1997, maka undang-undang ini telah menetapkan adanya beberapa sanksi terhadap pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, baik itu dilakukan oleh person maupun oleh kelompok (perusahaan), demikian juga dengan berbagai aturan pelaksana dari undang-undang tersebut.
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 telah menetapkan ada tiga sanksi hukum yang dapat dijatuhkan pada perusak atau pencemar lingkungan hidup yaitu :
  1. Hukum Pidana
  2. Hukum Administrasi
  3. Hukum Perdata.
Dalam rangka penerapan sanksi terjadi kasus pengrusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi, siapa pelakunya dan bagaimana wujud pengaturan hukum dari undang-undang yang mengaturnya dalam hal ini bagaimana peranan Bapdalda Kabupaten Maros dalam rangka penegakan hukum lingkungan diwilayah kerjanya sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), hal dimaksud terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 yaitu :
(1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan kerasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat :
  • Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah
  • Mengikutsertakan peran pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan hidup di daerah.
Selain termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b juga kewenagan pemerintah daerah untuk pengelolaan dan penilai mengenai lingkungan hidup, juga terdapat pada Pasal 9 dalam PP No. 27 Tahun 1999. Implementasi dari penegakan hukum lingkungan adalah suatu keharusan, tetapi pertanyaan yang akan muncul adalah sejauh mana penegakan hukum lingkungan telah di Implementasikan sesuai dengan harapan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini peranan Bapedalda Kabupaten Maros.
Dengan demikian Bapedalda Kabupaten Maros dalam menegakkan hukum lingkungan seyogyanya bertindak tegas, sebab sebagai salah satu lembaga yang diberi amanah dan kewenangan oleh negara untuk mengawasi perusahaan (industri), kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan, ada indikasi perusahaan (industri) melakukan pelanggaran hukum lingkungan, oleh karena itu harus ditindak tegas. Berfungsi atau tidaknya sebuah instrumen hukum dalam hal ini penegakan hukum lingkungan, tergantung sungguh pada aparat hukum yang berwenang dan perhatian serius masyarakat pada umumnya terhadap penegakan hukum dan lingkungan hidupnya.
Bapedalda Kabupaten Maros sebagai lembaga yang berwenang, diharapkan dapat memfungsikan tugas serta kewenangannya dalam rangka penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku yang melanggar hukum lingkungan, tetapi sejauh pengamatan penulis aparat masih terlalu lemah semangatnya dalam rangka penegakan hukum lingkungan pada tataran yang sebenarnya.
Hal tersebut di atas sangat sesuai dengan perdapat Achmad Santoso (1999 : 17) mengatakan bahwa “lemahnya penegakan hukum lingkungan (enviromental law enforcement) tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi pemerintah (governance) pada umumnya di Indonesia yang belum menegakkan suatu pemerintahan yang bervisi lingkungan.” Pernyataan ini juga didukung oleh hasil laporan Bapedal Wilayah III Tahun 1997-1999, yang pada konklusinya pencemaran yang terjadi tentu saja menimbulkan berbagai akibat bagi masyarakat kota dan masyarakat luas pada umumnya, karena berbagai tempat dan kawasan sudah tercemar limbah, sehingga airnya tidak higenis lagi digunakan untuk kebutuhan lainnya. Oleh karena tercemar dengan zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan hewan serta makhluk lain yang ada disekitar itu, hal ini berimplikasi bahwa penegakan hukum lingkungan masih terlalu lemah.
Dengan banyaknya bermuculan perusahaan-perusahaan industri di Kabupaten Maros tidak menutup kemungkinan kedepan bahkan ada indikasi yang berkembang di Kabupaten Maros ada beberapa kawasan terjadi pencemaran baik di sekitar PT. Semen Bosowa, dan beberapa perusahaan hotel dan restauran. Pertanyaannya adalah sudah sejauhmana Bapedalda Kabupaten Maros melakukan pengawasan dan melakukan audit lingkungan diwilayah kerjanya.
Penegakan hukum lingkungan (enviromental law enforcement) merupakan hal yang sangat urgen dalam proses penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Maros terhadap baik person, perusahaan-perusahaan, kelompok masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum lingkungan yang dapat merugikan dan bahkan mengamcam kelanjutan hidup manusia dan makhluk lain di sekitarnya.
B.  Rumusan Masalah
Orientasi yang menjadi fokus penelitian ini terkonsentrasi pada permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :
  1. Sejauhmana Bapedalda mengimplementasikan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Kabupaten Maros.
  2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Maros.
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 1.Tujuan Penelitian
  • Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan PP No. 27 Tahun 1999 tentang pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan hidup di Kabupaten Maros.
  • Untuk mengetahui sejauhmana peranan Bapedalda Kabupaten Maros melakukan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku perusak lingkungan hidup.
  • Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi Bapedalda dalam menegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan hidup di Kabupaten Maros.
2. Kegunaan Penelitian
  • Diharapkan dapat bermamfaat bagi pemerintah Kabupaten Maros serta istansi terkait dan bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
  • Sebagai konstribusi bagi para mahasiswa, teoritisi, praktisi dalam menambah koleksi pengetahuan, wawasan dibidang ini.
  • Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya mencari solusi alternatif terhadap masalah ini di Kabupaten Maros.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
 
A.      Beberapa Pengertian
Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang fokus kajian dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa pengertian yang terkait dengan pokok pembahasan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 poin 1, 2, 3, 5, 11, 16, 18, 19, 20, 21, dan 23 adalah :
  1. ” Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan keejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.
  2. ” Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemamfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup”.
  3. ” ­Pembangunan bberkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.
  4. ” Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.
  5. ” Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.
  6. ” Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.
  7. ” Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.
  8. ” Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”.
  9. ” Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakkan lingkungan hidup”.
  10. ” Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha”.
  11. ” Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.
  12. ” Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan”.
B. Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Emil Salim, (1998: 3 dan Pasal 1 poin 3 UU No. 23 Tahun 1997) mengatakan bahwa konsepsi pembangunan berwawasan lingkungan, di Indonesia diharapkan bukan sekedar kesadaran yuridis saja, akan tetapi menjadi kesadaran sosiologis seluruh bangsa Indonesia, yang pada akhirnya dapat mewujudkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
Konsepsi pembangunan di Indonesia diilhami oleh gerakan kepedulian lingkungan masyarakat dunia, yang terakumulasi dengan diadakannya konfrensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tanggal 5-16 Huni 1972 (Koesnadi – Hardja Soemantri, 1999: 8). Satu bentuk kesepakatan yang dicapai dalam bentuk deklarasi yang juga ditegaskan dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio De Janeiro, adalah :
“Hak untuk membangun harus dilakukan sedemikian rupa sehingga secara adil mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan lingkungan dari generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Dalam upaya untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan, aspek perlindungan lingkungan harus merupakan bagisn integral dari proses pembangunan tersebut dan karenanya hal ini tidak dapat dipandang secara terpisah dari proses termaksud”.
Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak mengabaikan pelestariannya adalah sebuah bentuk kepedulian. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur secara jelas tentang asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pada Pasal 3 yang berbunyi :
“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan atas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Sedangkan pada Pasal 4 mengatur mengenai sasaran pengeloalaan lingkungan hidup yang berbunyi :
“Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; c. terjaminnya kepentingan generasi masa depan; d. tercapainya fungsi lingkungan hidup; e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; f. terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.
Apabila dikaji, dianalisis dan dicermati lebih jauh ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah dua hal penting (urgen) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dan keduanya merupakan dua sisi yang senantiasa harus mendapat perhatian serius tidak hanya oleh aparat pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat umum termasuk tentunya perusahaan-perusahaan industri yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah (Abdul Rahman, 1990 : 57).
Limbah yang dalam hal-hal tertentu dp menimbulkan pencemaran lingkungan, (Manahan Napitupulu, 1990 : 75). Dengan demikian pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup adalah tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.
C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Dasar Hukumnya
Niniek Supardi, (1994 : 89) mengatakan bahwa, Analisis dampak Lingkungan (ANDAL) lahir dengan diundangkannya Undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaitu Nasional Enviromental Policy Act (NEPA) pada Tahun 1969. NEPA 1969 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970.
Pasal 102 ayat (2) dalam undang-undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivis pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Enviromental Impact Assessment (Analisis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut.
Di Indonesia sendiri persoalan mengenai analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) mulai berlaku dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan PP No. 29 Tahun 1986 yang mengalami beberapa hambatan sehingga diganti lagi dengan PP No. 51 Tahun 1993 dan terdapat kendala dan hambatan, maka keluarlah UU No. 23 Tahun 1997 dan PP No. 27 Tahun 1999 yang menyempurnakannya itulah yang berlaku efektif mulai tanggal 7 Nopember 2000. Melalui PP No. 27 Tahun 1999 ini adalah pelimpahan hampir semua kewenangan penilai AMDAL kepada daerah.
Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam pelaksanaannya, AMDAL merupakan proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial-ekonomi, dan sosial budaya sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Secara lengkap dan jelas di bawah ini akan dipaparkan dasar hukum analisis mengenai dampak lingkungan adalah :
  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilai Dokumen AMDAL.
  4. Keputusan Menteri Negar Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000 tentang Paduan Penyususnan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu.
  6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.
  7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Ketertiban Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analsis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL.
  10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota.
Selain peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, ada juga peraturan-peraturan yang laian yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, peraturan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan, Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 465 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Air dan udara di Sulawesi Selatan.
Dalam kajian teori hukum tentang penegakan hukum telah sama dipahami bahwa proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang ada di dalam lingkup hukum maupun aspek di luar hukum. Semua ini haruslah difungsikan secara sinergis dalam setiap proses penegakan hukum begitu pula di Kabupaten Maros.
Soerjono Soekanto, (1985 : 6) mengatakan bahwa, pengaruh hukum terhadap sikap atau prilaku yang dihasilkan dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (Compliance), ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance), dan pengelakan (evorian).
Satjipto Rahardjo, (1987 : 13) menyatakan bahwa, pengamatan terhadap berlakunya hukum secara lengkap ternyata dipengaruhi berbagai unsur yaitu Undang-undang, masyarakat yang diaturnya, aparat penegak hukumnya serta lingkungan dimana hukum itu berada. Sedangkan Soejono Soekanto, (1983 : 5) menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :
  1. Faktor hukumnya sendiri
  2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  5. Faktor kebudayaan.
Penegakan hukum merupakan proses yang kompleks, berbicara tentang penegakan hukum harus berdasar pada hukum itu sendiri. Demikian pula mencakup keseluruhan aspek hukum yang kita kenal dengan sistem hukum (legal system). Sementara itu M. Laica Marzuki, (1997 : 2) mengatakan bahwa, sistem hukum tidak dapat dipandang sebagai sekedar kaidah hukum yang abstrak normatif.
Lawrence Friedman (dikutip dalam M. Laica Marzuki, 1997 : 2 – 3) mengatakan ada 3 (tiga) komponen sistem hukum yang saling terkait adalah :
  1. Subtansi (Substance of the rulers)
  2. Struktur (Structure)
  3. Budaya Hukum (Legal Culture).
Ketiga komponen di atas, dari sistem hukum yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Komponen sistem hukum yang dimaksud adalah seperangkat kaidah hukum (set of rullers and norms) yang lebih dikenal dengan peraturan perundang-undangan.
Achmad Ali, (1996 : 95) mengatakan bahwa, ada dua aspek yang sangat penting untuk diperhatikan yang berkaitan dengan aspek substansi dari peraturan perundang-undangan adalah :
  1. Materi atau muatan dari Peraturan-undangan tersebut memadai mengatur apa yang hendak diaturnya, serta apakah muatan tersebut telah memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
  2. Hirarkhi atau saling berhubungan dengan perundang-undangan yang lain lebih tinggi tingkatannya.
M. Laica Marzuki, (1997 : 3) mengatakan bahwa, acapkali diabaikan bahwasannya betapapun idealnya suatu produk substansi hukum (rulers of norms) serta tidak didukung oleh struktur aparat penegak hukum yang handal, jujur dan tegas namun kedua komponen dimaksud tidak lebih dari sekedar desain hukum manakala tidak didukung oleh budaya hukum. Sementara menurut penulis sendiri, implikasi dari suatu kesadaran hukum itu merupakan suatu keniscayaan dalam kepatuhan dan ketaatan pada segala peraturan-peraturan yang ada.
D. Penegakan Hukum Lingkungan
Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan
Siti Sundari Rangkuti, (2000 : 208) mengemukakan bahwa, penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi bidang hukum yaitu :
  1. Administarsi
  2. Pidana
  3. Perdata
Koesnadi Hardjasoemantri, (1999 : 375) mengemukakan bahwa, ada suatu pendapat keliru, yang cukup meluas diberbagai kalangan yaitu, bahwa penegakan hukum hanyalah meliputi proses di pengadilan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa penegakan hukum melalui berbagai jalur dan dengan berbagai sanksinya seperti sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata. Ada pula pendapat bahwa, penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab penegak hukum, padahal bukan seperti itu, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan, akan tetap masyarakat aktif berperan serta dalam penegakan hukum. Hal ini sesuai apa yang diamanahkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup  pada Pasal 5, 6 dan 7 yaitu :
Pasal 5
  1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
  1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi penceraman dan perusakan lingkungan hidup.
  2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan.
Pasal 7
  1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  2. Pelaksana ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :
  • Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
  • Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat.
  • Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
  • Memberikan saran pendapat
  • Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
Pengertian penegakan hukum lingkungan seperti dikemukakan di atas,dan peran serta masyarakat itu adalah suatu keharusan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan pensyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.
Siti Sundari Rangkuti, (2000 : 209) mengemukakan pada lazimnya aparatur  penegak  hukum lingkungan dikategorikan sebagai :
  1. Polisi
  2. Jaksa
  3. Hakim
  4. Pejabat/Istansi yang berwenang memberi izin
  5. Penasehat hukum.
Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.
Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian penegakan hukum yang utama adalah pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif adalah dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan.
Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peratuaran dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku (pencemar) sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.
1)   Sanksi Hukum Pencemaran Lingkungan
a.   Pengertian Sanksi
Achmad Ali, (1996 : 62) mengatakan bahwa, sanksi merupakan sarana yang digunakan oleh hukum untuk memaksa masyarakat agar hukum yang ada dipatuhi. Inilah oleh para yuris disepakati bahwa hukum adalah kaidah bersanksi. Rusli Effendi, dkk, (1991 : 3) mengatakan bahwa, sanksi adalah satu bagian yang esensial dari hukum.
Utrecht, (1983 : 3) mengatakan, kaidah hukum adalah aturan tingkah laku yang bersifat memaksa. Untuk itu satu masalah yang senantiasa aktual berkaitan dengan kaidah hukum tersebut adalah masalah penegakannya di dalam kehidupan bermasyarakat.
b.   Sanksi Administratif
Sanksi administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan (Misalnya : UU, PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikotamadya dan sebagainya). Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan rencana pengelolaan lingkungan (Siti Sundari Rangkuti, 2000 : 210).
Abdullah Marlang, (1997 : 434) menyatakan bahwa : Hukum lingkungan mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan jenis hukum lainnya. Perbedaannya ialah bahwa bidang hukum ini berbeda pada lingkup hukum adminstrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam penjatuhan sanksi menyangkut bidang ini dapat berupa sanksi adminstratif (pencabutan izin), sanksi pidana (hukum badan, denda atau kedua-duanya) dan sanksi perdata (pembayaran ganti rugi dan pemuylihan lingkungan). Selanjutnya dikatakan oleh Abdullah Marlang, (1997 : 435) bahwa, setiap pelanggaran yang terjadi dibidang ini, pertama-tama harus diadakan pemilahan secara selektif, aspek mana yang masuk administrasi, pidana dan perdata. Untuk itu harus dibicarakan oleh pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Siti Sundari Rangkuti, (2000 : 211) mengatakan bahwa, sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa sarana dan jenis penegakan hukum lingkungan administratif adalah :
a.   Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa
b.   Uang paksa
c.   Penutupan tempat usaha
d.   Penghentian kegiatan mesin perusahaan
e.   Pencabutan izin melalui proses : Teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.
Philipus M. Hadjon, (1993 : 75) mengatakan bahwa, hukum lingkungan juga terkait dengan hukum administrasi. Untuk itu persoalan sanksi administrasi dalam kajian ini dapat kita ulas dalam dua pendekatan yaitu : Pendekatan hukum administrasi dan pendekatan undang-undang sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup pada umumnya dan pencemaran lingkungan pada khususnya. Menurutnya lebih lanjut bahwa, hukum administrasi mempunyai sanksi yang khas yaitu :
a.   Paksaan pemerintah (Bestuurdwang)
b.   Penarikan kembali (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi).
c.   Pengenaan denda administratif
d.   Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).
c.   Sanksi Kepidanaan
Ketentuan pidana tercantum dalam Bab IX UUPLH yang terdiri dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Dibanding dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 22 UULH. Ketentuan pidana dalam UUPLH jauh lebih lengkap dan rinci (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999 : 409).
1.1  Delik Material
Pasal 41 UUPLH menyatakan :
(1)   Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan  yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
(2)   Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000.00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal UUPLH adalah pidana penjara dan denda, berbeda dengan ancaman pidana UUPLH yang meliputi pidana penjara dan/atau denda. Sebagaimana juga Pasal 22 UULH, delik yang diatur dalam Pasal 41 UUPLH adalah delik material.
Yang perlu diperhatikan pula adalah bahwa ancaman pidana diperberat apabila tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat. Penetapan luka berat dilakukan oleh tenaga medis yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UUPLH mengenai perbuatan dengan sengaja, maka Pasal 42 UUPLH adalah mengenai perbuatan karena kealpaan, yang ancaman pidananya lebih ringan.
1.2  Delik Formil
Pasal 43 UUPLH menyatakan :
(1)  Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instansi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dp menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2)  Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
(3)  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tidak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
d.   Sanksi Keperdataan
Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang beewenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya ; penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau memberikan hak membuka tanah (erf pacht) atas sebidang tanah.
Selain itu, terdapat kemungkinan “berencana singkat” bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan di kaitkan uang paksa. Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) UULH, baik melalui cara perkara di pengadilan maupun cara Tim Tripihak masih mengemukakan hambatan, sebagimana telah diuraikan.
Gugatan ganti kerugian, dalam UUPLH di atas pada Pasal 34 yaitu :
(1)   Setiap perbuatan melanggar hukum berupa perencanaan dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
(2)   Selain pembenahan untuk melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.
Dengan melalui hukuman perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik, (Niniek Suparni, 1994 : 173).
E. Kewenangan Menjatuhkan Sanksi
1.   Aparat yang Berwenang
Untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang konsisten dan efisien, berkesinambungan, maka institusi dan aparat penegak  hukum  (pejabat  berwenang)  merupakan  tumpuan  harapan
yang sangat signifikan. Tanpa kepedulian dan komitmen yang tinggi serta kemampuan sumber daya dari aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan sanks, baik sanksi administratif, sanksi pidana, serta sanksi perdata terhadap para pelaku pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup, maka aspek-aspek lain yang turut menentukan tegaknya hukum lingkungan tidak dapat difungsikan. Sebagai akibat, penegakan hukum lingkungan (menjatuhkan sanksi) akan menjadi impian belaka.
M. Laica marzuki, (1997 : 6) mengatakan dengan begitu besar harapan bagi para penegak hukum adalah :
” Pemberdayaan aparatur hukum tidak dapat diwujudkan manakalah aparatur hukum tidak bersih atau korup. Adalah sia-sia berbicara mengenai upaya peningkatan aparatur hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab tatkala aparatur hukum tidak bersih atau korup. Rancangan sistem hukum nasional niscaya menjadi sekedar lembaran-lembaran desain tatkala struktur aparat hukum daripadanya tidak bersih ataukorup”.
Kewenangan aparatur (aparat yang berwenag) menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggran hukum lingkungan diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup. Pada Pasal 25 menyatakan bahwa :
  1. Gubernur/Kepala daerah Tingkat I berwenag melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadi pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
  2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya/Kepala daerah Tingkat II dengan Peraturan daerah Tingkat I.
  3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  4. Paksaan pemerintahan sebagimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
  5. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.
Selain kewenangan menjatuhkan sanksi (administratif) seperti kewenangan yang diamanahkan di atas, juga ada sanksi pidana sebagimana yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan Pasal 48, sedangkan sanksi perdata tertuang pada Pasal 34, 35, dan Pasal 36 sebagimana telah disinggung sebelumnya.
Secara institusional aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenag tersebut terdapat diberbagai instansi seperti ; Pemerintah Daerah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dalam hal ini Bapedalda Kabupaten Maros, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, kepolisian, Kejaksaan dan Hakim (Pengadilan Negeri).
2.   Pengawasan dan Koordinasi
Mas Achmad Santoso (199 : 18) mengemukakan bahwa, salah satu masalah yang dihadapi dalam kaitan dengan penegakan hukum lingkungan adalah pelaksanaan kewenangan aparat untuk menegakkan hukum lingkungan (kewenangan menjatuhkan sanksi) terhadap pelaku pelanggran hukum lingkungan yang tumapng tindih. Seperti aparat Pemerintah daerah juga merasa berwenang sementara pemerintah yang lebih diatas (secara vertikal) juga demikian, karena dalam hal ini mengacu pada Pasal 22, 23 dan 24 UU No. 23 Tahun 1997, yaitu Pasal 22 ayat (1) mengatakan : “Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atu kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ; Sementara pada ayat (2) dan ayat (3) yang pada intinya menteri memberikan kewenangan pengawasan di serahkan kepada Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
Pada Pasal 23 dinyatakan : “Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan di lakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah”.
Untuk merealisasikan Pasal tersebut di atas, pemerintah membentuk Badan pengendalian Dampak Lingkungan yang disingkat dengan Bapedal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 196 1998 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
Sebagai penjabarannya, maka khususnya di propensi Sulawesi Selatan juga dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah (BAPEDALDA) berdasarkan peraturan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 1998 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja (BAPEDALDA) propensi Sulawesi Selatan.
Sementara untuk lingkup Pemda Kabupaten Maros juga dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Maros dengan perturan Daerah No. 26 tahun 2000 tentang pembentukan, organisasi dan tata keerja Bapedalda Kabupaten Maros. Dalam penegakan hukum lingkungan (penjatuhan sanksi) terhadap pelaku pencemaran dan perusakan, maka instansi-instansi terkait haruslah senantiasa melakukan koordinasi.
Koordinasi tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk mencegah timbulnya tumpang tindih kewenangan, akan tetapi guna mewujudkan kepastian hukum terhadap terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Koordinasi kelembagaan yang dilakukan diharapkan ditemukan cara penegakan hukum dan penyelesaian masalah pencemaran dan perusakan lingkungan yang lebih efisien dan efektif.
F. Efektivitas Hukum
Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis/rasional.
Hukum diciptakan untuk dijalankan, hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakekatnya telah berhenti menjadi hukum. Demikian Scholten (dalam Satjipto Rahardjo, 1980 : 69).
Beranjak dari situ (dalam kaitannya tentang efektifitas hukum, oleh Soejono Soekanto dkk, (1988 : 28) dikatakan bahwa menunjukkan kesamaan strategi untuk memformulasikan masalah, yaitu perbandingan antara realitas hukum dan cita-cita hukum. Sedangkan menurut Achmad Ali, (1998 : 179) dalam bahasan tentang efektivitas hukum dikatakan bahwa akan terkait dengan jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan. Misalnya faktor-faktor penyebab efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum.
Sedangkan Satjipto Rahardjo, (1991 : 26) dikemukakan bahwa faktor-faktor yang sangat berkaitan dengan efektivitas hukum itu adalah :
  1. Usaha-usaha untuk menanamkan hukum di dalam masyarakat yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat, mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
  2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau pun mungkin mematuhi hukum karena compliance, identification, internalisation, agar kepentingan mereka terjamin sepenuhnya.
  3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendek dimana usaha-usaha itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.
Sementara itu dilain sisi soerjono Soekanto, (1993 : 5) mengemukakan pula bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sekaligus merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri adalah :
  1. Faktor hukumnya sendiri : seperti Undang-undang.
  2. Faktor penegak hukumnya : yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  4. Faktor masyarakat : yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  5. Faktor kebudayaan : yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasrkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya.
Jadi pada dasarnya efektivitas hukum maupun penegakan hukum itu sendiri jelas tidak dapat diukur semata-mata dilandaskan pada kriteria yang rancuh seperti jumlah warga negara yang terkenah sasaran penegakan hukum, banyaknya kasus yang terselesaikan, frekuensi operasi aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam hal ini setidak-tidaknya perlu diingat apa yang dikatakan oleh Mulyana W. Kusuma, (1986 : 60) bahwa :
” Penilaian atas efektivitas hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekatkan pada tujuan hukum yaitu keadilan. Atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum substantif telah terimplementasi melalui penegakan hukum”.
Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra,  (1993 : 128), mengatakan bahwa permasalahan hukum tidak selalu dapat diselesaikan dengan ceramah kesadaran hukum yang sebanyak-banyaknya atau dengan pembentukan hukum yang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya pula, melainkan harus didasarkan pada pendekatan yang tepat, melainkan harus didasarkan pada pendekatan yang tepat, penelitian yang cermat, dan pemulihan kondisi komponen-komponen sistem hukum dengan cara yang tepat dan cermat pula.
 
G. Kerangka Pikir
Dalam rangka pembangunan berkelanjutan pemahaman terhadap hukum lingkungan sebagai disiplin ilmu hukum belum seperti yang diharapkan, karena pengkajian tentang perkembangan hukum lingkungan di Indonesia sangat luas dan banyak aspek yang terkait.
Masalah lingkungan dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu aspek medik, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Segi hukum pengelolahan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia begitu pula adanya di Kabupaten Maros perlu dikaji secara intensif, karena pengelolahan lingkungan tidak mungkin tanpa penegakan hukum.
Dalam hal ini bagaimana komponen-komponen hukum dapat ditegakan serta dipertahankan dalam upaya mengatur dan mengendalikan prilaku masyarakat. Aparat penegak hukum dalam lingkup hukum lingkungan, penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah kewenangan berbagai instansi dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah, Badan Pngendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Wilayah, III Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros.
Berkaitan peranan Bapedalda Kabupaten Maros dalam penegakan hukum lingkungan, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 25, 26, dan 27 begitu pula dalam Pasal 22 ayat (3).
Pengkajian peranan Bapedalda Kabupaten Maros dalam penegakan hukum lingkungan, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran diatas.berperan atau tidaknya bapedalda Kabupaten Maros dalam menegakkan hukum akan dibuktikan dalam penelitian nantinya, tegaknya hukum lingkungan juga tidak dapat dilepasakan dari aspek-aspek perundang-unangan yang mengaturnya yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan berbagai peraturan pelaksananya, peranan aparat terkait dan partisipasi masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum lingkungan baik secara individu maupun secara kelembagaan.
Berdasarkan pemikiran di atas, yaitu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peranan Bapelda Kabupaten Maros dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu variabel yang akan diteliti dalam penelitian yaitu variabel bebas (independent variable) undang-undang, aparat yang berwenang (Bapelda), peran serta Lembaga Swadaya Masyrakat, serta penegakan hukum lingkungan (perlindungan lingkungan) sebagai variabel berpengaruh (dependent).
BAB III
METODE PENELITIAN
 
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Maros dengan obyek penelitian adalah di kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Maros. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam dalam hal ini yaitu : Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Tata Kerja dan Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Maros.
Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini adalah : Bagian Hukum, Bagian organisasi dan Tata Laksana, Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan yang berada (berkedudukan) di Kabupaten Maros salah satunya PT. Semen Bosowa dan beberapa perusahaan lainnya, Pengadilan Negeri dan LSM yang bergerak di bidang ini, lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Maros. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, menjadi alasan kuat untuk dipilihnya Bapeldalda Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebagai lokasi penelitian ini.
B. Jenis dan Sumber Data
  1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai sampel, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara langsung dan observasi.
  2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dalam keadaan siap berbuat yang erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
C. Populasi dan Sampel
  1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait di daerah dan lokasi penelitian yaitu aparat pemerintah Daerah Kabupaten Maros, yaitu Bagian Hukum sebanyak 2 orang, Bagian Tata Laksana sebanyak 2 orang, Bapedalda Kabupaten maros sebanyak 5 orang, Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Maros sebanyak 4 orang. Kantor Departemen Perdagangan dan Perindustrian Pemda Kabupaten Maros sebanyak 4 orang, Lembaga Bantuan Hukum sebanyak 3 orang, Wahana lingkungan hidup atau LSM yang bergerak di bidang ini yang berada di kabupaten Maros, PT. Semen Bosowa sebanyak 20 orang dan yang mewakili masyarakat umum sebanyak 60 orang.
  2. Sampel, keseluruhan populasi yang dijadikan sampel digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu didasarkan pada kewenangan responden berkaitan dengan obyek penelitian ini serta substansi data yang hendak diperoleh.
D. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan sumber data yang ada, mak teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, data statistik dan laporan-laporan yang tersedia tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
E. Analisis Data
Data yang berhasil dikumpulkan atau diperoleh dalam penelitian ini, diseleksi menurut tingkat validitasnya dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan teknik deduktif, dalam hal ini analisis didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan, teori-teori dan pandangan para ahli yang kemudian dikorelasikan dengan data penelitian yang ada, serta dengan tabel distribusi frekuensi sederhana dengan model :
P = (F/N) x 100 %
Dimana :
P            = Persentase
F            = Frekuensi
N           = Jumlah Responden
100 %    = Angka pembulat
F. Definisi Operasional
Agar permasalahan yang dikaji dan dicarikan pemecahannya penelitian ini dp dipahami secara jelas, maka berikut ini akan dikemukakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan :
  1. Peranan, adalah bagian penting yang terdapat dalam institusi yang berwenang baik dalam lingkup pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan maupun penegakan hukumnya.
  2. Sanksi, adalah merupakan sarana yang digunakan oleh hukum untuk memaksa masyarakat agar hukum yang ada dapat dipatuhi.
  3. Penegakan hukum, adalah segenap kegiatan dan tindakan dari pejabat yang berwenang kepada pelaku pelanggaran hukum.
  4. Pencemaran, adalah berubahnya baku mutu air dan laut yang melebihi standar baku mutu sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini tindakan pencemaran yang dimaksudkan adalah yang dilakukan oleh perusahaan yang terjadi di Kabupaten Maros.
  5. Perusahaan, adalah usaha swasta yang bergerak dibidang produksi (industri) dan jasa yang bersifat komersial.
  6. Perlindungan lingkungan, adalah usaha-usaha dari pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah industriserta upaya-upaya penyelesaian secara hukum.
  7. Pengetahuan, adalah kondisi kognitif yang dimiliki oleh seseorang berupa diketahuinya konsep-konsep hukum lingkungan pada umumnya.
  8. Lingkungan hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya.
  9. Perusakan lingkungan hidup, adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Baca :

Peranan Bapedalda Dalam Penegakan Hukum | admin | 4.5