Eksistensi Pesantren Babul Kaer dalam Pengembangan Paham Ahlus Sunnah Wal-Jamaah di Bulukumba

Skripsi PAI dengan judul Eksistensi Pesantren Babul Kaer dalam Pengembangan Paham Ahlus Sunnah Wal-Jamaah di Bulukumba dishare kembali artikel bagus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat pada zaman Nabi saw, baik yang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan, lebih lagi masalah ritual keagamaan ketika itu, namun dengan segera Nabi saw memberikan penjelasan tentangnya, sehingga dengan sendirinya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka ditemukan solusinya dengan cepat. Dapatlah dipahami bahwa dalam perspektif fikih siyāsah, Nabi saw berperan ganda. Satu sisi beliau sebagai ulama, dan di sisi lain beliau sebagai umara. Peran ganda ini, telah membentuk integritasnya dalam ri’āsah al-dīn wa al-dawlah, yakni seorang pe-mimpin agama sekaligus pemimpin negara.

Sepeninggal Nabi saw, maka kepemimpinan berada di tangan al-khalafā’ al-rāsyidūn yang secara berturut-turut dipegang oleh Abū Bakar, ‘Umar, Uśmān dan Ali. Semula, khalifah dimaksudkan sebagai pengganti Nabi saw dalam bidang politik dan tidak dalam bidang agama. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, khalifah juga dipandang sebagai pemimpin agama. Mereka dimintai keputusannya tidak saja dalam urusan duniawi, tetapi juga dalam masalah-masalah keagamaan. 

Setelah masa al-khulafā’ al-rāsyidīn berakhir dan kepemimpinan berpindah ke Mu’awiyah, lahir fenomena baru, karena bila Mu’awiyah dibanding sahabat lainnya, bukanlah tipe seorang pemimpin agama, tetapi dia merupakan pemimpin politik yang piawai. Akhirnya mulai masa ini, terjadi pemisahan kepemimpinan di bidang agama (ulama) dan kepemimpinan di bidang politik (umara). 

Ketika kepemimpinan tidak lagi berada di satu tangan, maka ulama dan umara masing-masing menempati dua posisi yang berbeda. Namun, secara tegas Alquran memerintahkan agar umat Islam mengikuti petunjuk ulama dan umara.[1]Ulama yang dimaksudkan dalam Alquran sebagaimana penjelasan hadis, adalah ahli waris Nabi.[2]Sedangkan umara adalah ūlil amri, yakni pemerintah.[3]

 

Perbedaan ulama dan umara, tampak semakin jelas ketika istilah umara diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan umara dengan “pemimpin pemerintahan”, lalu contoh aplikasinya adalah kerjasama ulama-umara mutlak diperlu-kan dalam pembangunan bangsa.[4] Jadi, di situ ada ulama dan umara. Demikian pula dalam ucapan sehari-hari, istilah ulama dan umara dewasa ini, menimbulkan kesan tentang adanya dua institusi yang berbeda. Ulama di satu sisi, dan umara di sisi lain, atau dengan kata lain bahwa ulama bukanlah umara, dan umara bukanlah ulama.

Dengan adanya perbedaan ulama dan umara, baik dari segi makna, kedudukan, dan fungsi keduanya, praktis bahwa kaum ulama dan umara memiliki pula persepsi yang berbeda tentang masalah yang dihadapi masyarakat. Namun demikian, tetap ada kemungkinan bagi mereka memiliki persepsi yang sama dalam masalah tertentu.

Dalam masalah bank Islam misalnya, para ulama dan umara boleh jadi memiliki persepsi yang berbeda tentang urgensi didirikannya. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan adanya persamaan persepsi di kalangan mereka tentang urgensi bank Islam tersebut. 

Usaha perbankan Islam, termasuk dalam urusan muamalah.[5] Muamalah terbagi kepada dua bagian, yaitu mu’āmalat maddiyah dan mu’āmalat adābiyah.[6] Muamalah dalam kategori pertama (maddiyah), adalah pergaulan di antara manusia yang berkaitan dengan tukar menukar benda atau jasa dengan jalan transaksi atau melaksanakan kewajiban yang dasarnya kebendaan. Sedangkan muamalah dalam ketegori kedua (adabiyah), adalah pergaulan yang didasari moral (akhlak).[7]

Dengan memperhatikan batasan muamalah dan pembagian muamalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa perbankan Islam adalah termasuk urusan muamalah  dalam bidang maddiyah yang sangat terkait dengan masalah ekonomi.

Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam dikenal istilah rahn (jaminan), yakni menjadikan suatu benda dalam perdagangan syara’sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, yakni untuk mengembalikan uang atau mengambil sebagian benda itu.[8] Sistem ekonomi Islam seperti inilah yang menjadi dasar acuan bank Islam itu sendiri.

Dalam prakteknya, perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga memang dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (interest).[9]Ayat Alquran yang secara tegas menyatakan atas pelarangan riba (bunga bank), adalah QS. al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[10]

Sekalipun dalam ayat tersebut tidak ditemukan alasan secara secara eksplisit diharamkannya riba. Namun dapat dipastikan bahwa salah satu alasan diharamkan riba adalah agar umat Islam terhindar dari unsur gharar (spekulasi) dalam melakukan transaksi.[11] Di sinilah urgensinya pendirian bank Islam dalam upaya menggalakkan pe-rekonomian umat berdasarkan sistem syariat.

Dari sekian usaha perbankan yang ada di Indonesia, tercatat be-berapa di antaranya yang menerapkan sistem syariah. Bank Syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalah, kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Di tahun-tahun mendatang, diperkirakan bank-bank syariah mengalami perkembangan, terutama pendirian cabang-cabangnya di berbagai daerah.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total aset Bank Syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2.850% selama delapam tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25% tiap tahunnya.[12] Dari hasil riset ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan aset bank-bank syariah sangat mengesankan, dan tentu saja pertumbuhan nya itu dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta ber-kembangnya pemikiran masyarakat, terutama kaum ulama dan umara tentang keberadaan Bank Syariah.

Kini, cabang-cabang syariah sudah banyak dibuka di daerah-daerah mayoritas muslim, termasuk di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan satu-satunya Bank Islam atau Bank Syariah di Kabupaten Gowa adalah Bank Muamalah.

Urgensi pendirian Bank Islam atau Bank Muamalah di Kabupaten Gowa, tentunya didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantatitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah belum sepenuhnya memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking. Kondisi seperti ini, cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama perhatian para ulama dan umara tentang Bank Islam khususnya di Kabupaten Gowa.

Terkait dengan uraian-uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa wacana tentang perbankan Islam di Kabupaten Gowa, kelihatan-nya sangat menarik untuk dikaji, karena boleh jadi masyarakat telah mengenalnya, tetapi mereka belum mengetahui urgensi didirikannya, dan di sisi lain ada kemungkinan bahwa mereka masih buta akan sistem syariah itu sendiri. Dengan demikian, perlu ada kajian dalam bentuk penelitian lapangan tentang wacana perbankan Islam dengan merujuk pada pandangan yang dikemukakan oleh kaum ulama dan para umara setempat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dengan merujuk pada uraian latar belakang yang telah dirumus-kan, maka masalah pokok yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi ulama dan umara tentang urgensinya bank Islam didirikan di Kabupaten Gowa ?

Dari masalah pokok di atas, kemudian menimbulkan dua sub batasan masalah yang penting untuk dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini, yakni :

  1. Bagaimana persepsi ulama dan umara tentang keberadaan bank Islam di Kabupaten Gowa ? 
  2. Bagaimana persepsi ulama dan umara tentang sistem pengelolaan Bank Islam di Kabupaten Gowa ?

C. Pengertian Judul

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap obyek penelitian dalam skripsi ini, serta menghindari kesalahpahaman (mis undesrtanding) terhadap ruang lingkup operasional permasalahan yang telah ditetapkan, maka perlu dikemukakan beberapa pengertian variabel yang tercakup dalam judul penelitian ini, yakni :

1.  Persepsi Ulama dan Umara

Istilah persepsi, memiliki dua pengertian, yakni; (1) tanggapan, dan (2) proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.[13]Kedua pengertian ini dapat digunakan dalam operandi penelitian ini, yakni tanggapan ulama dan umara, atau pengetahuan ulama dan umara melalui panca indranya tentang urgensinya Bank Islam didirikan di Kabupaten Gowa.

Selanjutnya, yang dimaksud ulama dalam penelitian ini adalah sebagai orang yang ahli dalam bidang pengetahuan agama Islam.[14] Sedangkan umara, adalah pemimpin pemerintahan.[15]

Terkait dengan batasan pengertian ulama dan umara di atas, maka dirumuskan bahwa ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ilmuan Islam yang sangat mendalam pengetahuan tentang Bank Islam, baik yang tergabung dalam organisasi MUI, NU, Muhammadiyah dan selainnya yang ada di Kabupaten Gowa. Sedang-kan umara adalah pejabat pemerintah di Kabupaten Gowa, misalnya Bupati, Sekda, Kepala-kepala Dinas, dan selainnya yang dianggap kapabel pengetahuannya tentang Bank Islam.

2. Bank Islam di Kabupaten Gowa

Bank Islam adalah Islamic Bank, yakni bank yang didasarkan atas hukum Islam.[16] Definisi Bank Islam yang lengkap, adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peng-operasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[17] Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis, untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Terkait dengan pengertian Bank Islam di atas, maka dirumuskan bahwa yang dimaksud Bank Islam dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara ber-muamalah secara Islam, dan terhindar dari praktek riba. Satu-satunya bank dalam kategori di Kabupaten Gowa adalah Bank Mualamah Indonesia (BMI) cabang Sungguminasa, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Sungguminasa Kab. Gowa. 

Berdasarkan pengertian judul yang telah dirumuskan maka judul skripsi ini, yakni Persepsi Ulama dan Umara tentang Urgensinya Bank Islam Didirikan di Kabupaten Gowa, akan difokuskan penelitiannya terhadap tanggapan ulama dan umara tentang operasionalisasi serta kedudukan Bank Mualamah Indonesia (BMI) cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa. Dengan demikian, ruang lingkup operasional skripsi ini akan bermuara pada perumusan tentang pentingnya Bank Islam di Kabupeten Gowa.

D. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai karya ilmiah berupa literatur yang membahas tentang perbankan Islam pada umumnya dan tanggapan ulama maupun umara terhadapnya, belum ditemukan satupun literatur yang berjudul Persepsi Ulama dan Umara tentang Urgensinya Bank Islam Didirikan di Kabupaten Gowa. Atau dengan kata lain bahwa kajian yang memiliki obyek penelitian serupa dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini, belum pernah dilakukan oleh para pengkaji dan peneliti lainnya. Namun demikian, dari berbagai buku dan atau literatur kepustakaan yang ditelusuri tersebut, sebagian di antaranya yang dapat dijadikan rujukan dalam memperkaya penelitian yang penulis akan lakukan.

Literatur-literatur yang dimaksud, adalah berupa library research atau kajian pustaka murni. Di antaranya adalah karya Adiwarman dengan judul Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan. Di dalam buku ini, ditemukan sub bab tentang “sistem dan perhitungan bagi hasil pen-danaan”.[18] Sub babtersebut dapat dijadikan rujukan dalam meneliti sistem pengelolan Bank Islam di Kabupaten Gowa.

Ditemukan juga karya Syed Haider Naqvi dengan judul Islam; Economic and Society yang di dalam buku ini ditemukan penjelasan tentang “kaidah prilaku ekonomi dalam ekonomi Islam”.[19]Penjelasan buku tersebut dapat pula dikaitkan dengan masalah pengelolaan Bank Islam, sehingga dapat membantu dalam meneliti sistem pengelolan Bank Islam di Kabupaten Gowa.

Selain itu, karya Gunarto yang berjudul Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, di mana di dalamya terdapat bab tentang “persyaratan pendirian bank sehat”.[20] Bab tersebut dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kedudukan semua bank, baik Bank Konvensional, maupun Bank Islam, termasuk di dalamya adalah kedudukan Bank Islam di Kabupaten Gowa.

Di samping buku-buku rujukan yang telah disebutkan di atas, tentu masih ada karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Karya-karya tersebut, hanyalah merupakan rujukan sekunder dalam penelitian ini, karena yang dijadikan rujukan primer adalah persepsi ulama dan umara.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasar pada permasalahan dalam skripsi ini, maka tujuan pe-nelitiannya adalah untuk :

a.  Mengungkap tanggapan para ulama dan umara tentang sistem pengelolaan Bank Islam di Kabupaten Gowa.

b. Merumuskan tanggapan para ulama dan umara tentang keberadaan Bank Islam di Kabupaten Gowa selama ini.

2. Kegunaan

Penelitian ini, diharapkan berguna untuk kepentingan ilmiah dan praktis dengan rumusan sebagai berikut :

a. Kepentingan ilmiah, diharapkan berguna sebagai bahan telaahan untuk dicermati dan didiskusikan lebih lanjut demi perkembangan Bank Islam di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Gowa.

b. Kegunaan praktis, diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengelolah Bank Islam di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Gowa.

F. Garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri atas lima bab pembahasan, dan masing-masing bab memiliki sub bab pembahasan. Untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi pembahasannya, penulis akan mengemukakan pokok-pokok pikiran dan intisasi pembahasan dalam masing bab, sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang secara umum pembahasannya bersifat metodologis. Bab ini memberikan gambaran singkat dan orientasi dari obyek penelitian yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Karena itu, bab I ini terdiri atas enam sub bab, dan telah diuraikan muatannya masing-masing sebagaimana terdahulu.

Bab II, adalah tinjauan umum tentang perbankan Islam. Dalam bab ini, diformulasi beberapa sub bab dengan mengendepankan batasan pengertian dan ciri-ciri Bank Islam; sejarah berdiri dan berkembang-nya Bank Islam; serta konsep dasar operasional Bank Islam.

Bab III, adalah metode penelitian, yang pembahasannya bersifat metodologis. Dengan demikian, dalam bab ini akan dikemukakan sistematika penelitian yang meliputi : populasi dan sampel; teknik pengumpulan data; teknik penulisan; jenis dan sumber data; serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV, adalah hasil penelitian yang melaporkan berbagai data dan informasi mengenai tanggapan ulama dan umara terhadap Bank Islam di Kabupaten Gowa. Dengan demikian, pembahasannya dimulai dengan penyajian tentang gambaran umum lokasi penelitian; kemudian dikemukakan persepsi ulama dan umara tentang sistem pengelolaan Bank Islam di Kabupaten Gowa; yang terakhir adalah persepsi ulama dan umara tentang keberadaan Bank Islam di Kabupaten Gowa dewasa ini.

Bab V, merupakan bab penutup atau pembahasan terakhir dari penelitian yang terdiri atas dua sub bab bahasan, yakni kesimpulan dan implikasi. Bab ini, berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub masalahnya, serta merumuskan beberapa saran atau rekomendasi sebagai implikasi akhir dari penelitian yang telah penulis lakukan.

[1]Lihat interpretasi QS. al-Nisā (4): 57

[2]Lihat teks hadis dalam Al-Imām Abū ‘Abdillāh bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāriy, Shahih al-Bukhāriy, Juz I (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), h. 29

[3]Uraian lebih lanjut, lihat H. Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran (Cet. I;  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 229

[4]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1242

[5]Muamalah dalam pengertian sempit, adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar pendapat. Lihat H. Minhajuddin, Fiqih tentang Mu’amalah Masa Kini (Ujungpandang: Fak. Syariah IAIN Alauddin, 1989), h. 2. Sedangkan muamalah dalam pengertian luas, adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, hal yang berhubungan dengan manajemen perkantoran dalam upaya tukar menukar manfaat di antara mereka. Lihat Ahmad Ibrahim Bek, al-Mu’amalah al-Syarī’ah al-Māliyah (Kairo: Dār al-Intishār, t.th), h. 118.

[6]H. Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam (Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996), h. 89.

[7]Uraian lebih lanjut, lihat Sayyid Ali Fikhry, al-Mu’āmalāt wa al-Adabiyah (Kairo: Baby al-Halabi, 1948), h. 7-8

[8]Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, jilid II (Bairūt: Dār al-Fikr, 1983), h. 187

[9]Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Agaoud, Islamic Banking (t.t. Massachusetts, 2001), h. 11.

[10]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1992), h. 69

[11]Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an (Maryland: Amana Corporation, 1989), h. 589.

[12]Adiwarman, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi II (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25

[13]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 863

[14]Ibid., 1239.

[15]Ibid., 1242.

[16]Ibid.,h. 104. Lihat juga John M. Echols dan Hassan Shadili, An English Indonesian  (New York: Cornell University Press, 1975), h. 53

[17]Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 5

[18]Lihat Adiwarman, op. cit., h. 285

[19]Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, Islam; Economic and Society diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin dengan judul Menggagas Ekonomi Islam (cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1994), h. 75

[20]Lihat Gunarto Sugardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum (Cet. V; Yogyakarta:  Kanisius, 1997), h. 29

Eksistensi Pesantren Babul Kaer dalam Pengembangan Paham Ahlus Sunnah Wal-Jamaah di Bulukumba | Artikel Indonesia | 4.5
DMCA.com Protection Status Top blogs blog search engine Academics Blogs