Efektifitas Penyuluhan Hukum Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Tallo Kota Makassar

Skripsi PAI : Efektifitas Penyuluhan Hukum Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Tallo Kota Makassar

Kali ini skripsi PAI yang akan dipaparkan adalah Efektifitas Penyuluhan Hukum Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Tallo Kota Makassar

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan negara hukum (Rechtsstaat) karena terbangun dari keinginan yang lewat dari para The Founding Fathers negara ini untuk men-landaskan semua persoalan kebangsaan pada hukum yang berlaku. Perjalanan sejarah yang cukup panjang terutama mengenai sejarah di berlakukannya sistem politik hukum di Indonesia, telah membawa bangsa Indonesia pada sebuah pandangan bahwa hukum itu penting tapi hal tersebut dalam implementasinya masih menemui sejumlah kendala.

Terlepas dari persoalan tersebut di atas, dimensi hukum di Indonesia dalam perspektif  keindonesiaan berjalan bersamaan dengan proses pembangunan nasional yang bersifat kesinambungan dimana hal tersebut mencakupi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itulah sebabnya, dalam GBHN 1999 tertuang bahwa semua warga negara diharapkan terbentuk dan berfungsi sesuai sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum, tatanan yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Dalam pembangunan nasional terdapat beberapa asas atau prinsip pokok yang harus ditaati, dimana mengandung pengertian bahwa penyelenggara pembangunan negara harusnya senantiasa memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar mereka sadar, tunduk dan patuh terhadap dimensi hukum yang berintikan di atas nilai-nilai hukum keadilan dan kebenaran, terutama alat penyelenggara negara kekuasaan hakim wajib dan menjamin kepastian hukum (Soesito:17).

Pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia terkadang memunculkan ketidak pastian hukum di antara masyarakat. Ketidak pastian hukum yang dimaksud  muncul diakibatkan tidak efektifnya penyuluhan hukum itu sendiri. Karena demikian halnya, maka kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan hukum masih rendah.

Adapun gejala yang timbul dalam masyarakat sehingga dikatakan peyuluhan hukum tidak efektif adalah wibawa hukum menurun, artinya produk-produk hukum itu tidak direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. karena demikian halnya, maka wibaya hukum melamah.

Menurut Taneko Soleman B (1993: 23); Wibawa hukum melemah dapat disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut; karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, misalkan sebab melemahnya sistem nilai dalam masyarakat sebagai akibat modernisasi. Dalam hal ini, tentu saja akan menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan sistem nilai yang ada di masyarakat.

Salah satu contoh pelanggaran hukum yang diperbuat akibat melemahnya wibawa hukum adalah terjadinya KKN karena aparat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, fakta yang sering ditemukan adalah terjadinya main hakim sendiri di kalangan masyarakat karena penegak hukum lamban dalam mengambil kebijakan hukum.

Kasus seperti di atas sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak efektifnya penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan tatanan kemasyarakatan menjadi rapuh.

Dalam prakteknya, efektivitas penyuluhan hukum yang dimaksud dapat dilihat pada kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat di Kecamatan Tallo kota Makassar.

Masyarakat secara umum mengenal adanya hukum dan sadar akan negara hukum, tetapi masyarakat tidak mengetahui dan mengerti hukum sebenarnya, khususnya di Kecamatan Tallo Kota Makassar, lebih parah lagi masyarakat setempat menganggap sepeleh hukum yang ada, karena hukum bisa terkalahkan oleh money power dan banyaknya penegak hukum melanggar aturan itu sendiri.

Kondisi reformasi merombak tatanan perpolitikan dan kenegaraan, tuntutan perbaikan di segala bidang sebagai ungkapan hati nurani masyarakat, sehingga hukum-hukum yang selama ini tidak merupakan akumulasi dari segala lapisan.

Masyarakat meneriakkan hukum transisi yang harus dibangun dari konsensus budaya dan suara masyarakat, sehingga terkadang jemu dengan apa yang terjadi, penegak hukum tidak dapat menjanjikan kedamaian dan keadilan, sehingga masyarakat lebih cederung untuk mengambil tindakan hukum sendiri.

Hal di atas juga terjadi di tengah masyarakat di Kecamatan Tallo Kota Makassar, konflik sering terjadi, baik di kalangan antara pemuda, orang tua, keluarga atau perang kelompok terjadi di sana sini, tetapi tindakan preventif oleh penegak hukum seakan-akan bersifat apatis. Anggapan ini didasarkan pada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa para penegak hukum tidak aktif dalam memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang terdahulu, maka masalah yang akan dikaji secara akurat argumentatif dalam penelitian ini adalah ;

  1. Bagaimana efektifitas penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum di Kec. Tallo Kota Makassar ?
  2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kec. Tallo Kota Makassar ?
  3.  Faktor-faktor apakah yang mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum di Kec. Tallo Kota Makassar ?
  4. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kec. Tallo Kota Makassar dan bagaimana cara mengatasinya

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui wujud penyuluhan hukum agar masyarakat di Kec. Tallo Kota Makassar lebih meningkatkan kesadaran hukumnya.
  2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pada masyarakat di Kec. Tallo Kota Makassar
  3. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat mendukung pe-laksanaan penyuluhan hukum di Kec. Tallo kota Makassar.
  4. Untuk mengetahui faktor penghambat penyuluhan hukum masyarakat Kec. Tallo kota Makassar terhadap hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

  1. Peneliti (penulis) akan mengetahui betapa luas dan rumitnya kegiatan penyuluhan hukum khususnya di Kec. Tallo Kota Makassar, sehingga menjadikan hukum tersebut kadang tidak efektif. Dari hasil penelitian nantinya akan mengantar penulis untuk lebih berkonsentrasi dalam penelitian hukum. Di samping manfaat yang dikemukakan di atas, penulis juga akan memperoleh pengalaman baru di lapangan dan sehingga dari pengalaman tersebut, penulis merasakan betapa bertambahnya khasanah ilmu pengetahuan yang dimiliki berkat penelitian ini.
  2. Hasil penelitian nantinya, akan menjadi keranka acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya. Khususnya mereka yang satu lembaga dengan penulis dengan model penelitian yang sama. Di samping itu, hasil penelitian ini akan mendorong pihak pemerintah Kec. Tallo kota Makassar untuk tetap antusias dalam memberikan penyuluhan hukum di kalangan masyarakatnya.
  3.  Menjadikan masyarakat Kec. Tallo kota Makassar pada khususnya, untuk sadar betapa pentingnya hukum di-manisfetasikan dalam kehidupan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A.Pengertian Efektivitas dan penyuluhan

Untuk mendapatkan suatu batasan atau gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan penyuluhan, berikut ini dikemukakan kedua istilah tersebut.

Trisno Yuwono dan Pius Abdullah (1994:131), menyatakan bahwa “Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti manjur, mujarab dan dapat membawa hasil.” Batasan tersebut dipertegas pemaknaannya oleh W.J.S Poewadarminta (1992:26) yang menyatakan bahwa: Efektivitas adalah segala usaha yang berdaya guna sesuai dengan bidangnya yang melahirkan hasil yang positif.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa efektivitas mengandung arti suatu jalan usaha untuk menjadikan sesuatu lebih baik dan berdaya guna.

Selanjutnya, Trisno Yuwono dan Pius Abdullah (1994:399) menyatakan bahwa istilah Penyuluhan berasal dari kata suluh yang memiliki arti dasar obor. Dari arti dasar (obor) tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan penyuluhan adalah memberikan penyinaran atau keterangan yang jelas.

B.Pengertian hukum

Abu Husain Ahmad bin Zakariyah (1978:91). Menyatakan bahwa perkataan hukum dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni akar kata al-hukm yang berarti mencegah atau menolak. Dari sini terbentuk kata hukum yang berarti mencegah kedhaliman.

Sedangkan pengertian hukum menurut istilah diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan atau pusat pengendalian komunikasi individu, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah (1994:183) mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa.

C.Penyuluhan Hukum, Pola Dasar dan Pola Operasional

1. Penyuluhan Hukum

Landasan utama usaha penyuluhan hukum adalah UUD 1945. Bertitik tolak dari penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Pernyataan ini merupakan kesepakatan bangsa Indonesia melalui wakilnya para pembuat UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Guna mewujudkan pernyataan tersebut di atas, pasal-pasal UUD 1945 telah memberikan ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan, salah satu yang terpenting dalam hubungannya dengan penyuluhan hukum adalah pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pe-merintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Selanjutnya pada GBHN 1983 rupanya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah mendapat persetujuan dan pengesahan yang menyatakan perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melainkan secara tegas dan kongkrit memerintahkan meningkatkan penyuluhan hukum. Adapun pernyataan GBHN 1983 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat menyadari dan menghayati dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis mengemukakan pengertian penyuluhan hukum berdasarkan petunjuk pelaksana penyuluhan hukum oleh kantor LBH. Di dalam pasal 1 yang menyatakan:

Penyuluhan hukum adalah usaha-usaha untuk meng-komunikasikan informasi mengenai hak-hak dan ke-wajiban warga negara yang telah diatur oleh hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna memperluas penguasaan dan pengendalian sumber daya hukum rakyat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Mengenai pola dasar penyuluhan hukum dan pola operasional penyuluhan hukum dimaksudkan untuk dijadikan pedoman secara garis besar dalam merencana-kan melaksanakan penyuluhan hukum secara terarah dan terpadu.

Pada pokoknya pola dasar dan pola operasional penyuluhan hukum mengerahkan lima hal yaiu:

1.Tata Laksana

Dalam pelaksanaanya beberapa arahan dan ketentuan yang termuat dalam kedua pedoman tersebut dapat diterapkan dengan baik, dalam melatalaksana kegiatan yang sudah di program sekarang ini di tiap kabupaten dan kotamadya sudah terbentuk dan bertugas apa yang disebut pusat hukum masyarakat (PUSKUMMAS) diurus oleh satu kelompok  kerja daerah (POKJADA) tingkat dua yang diterapkan oleh Bupati/Walikota, diketuai oleh ketua / wakil ketua pengadilan negri dengan anggota dan unsur pemerintah daerah dan perwakilan departemen penerangan di daerah kabupaten/kotamadya. PUSKUMMAS ini berada dibawah koordinasi kantor wilayah departemen kehakiman, diurus oleh pokjada tingkat I yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

2. Materi

Mengenai materi hukum yang disuluhkan kepada masyarakat, pola dasar penyuluhan hukum membedakan antara:

1.  Materi hukum yang harus diketahui oleh setiap warga masyarakat.

2.  Materi hukum yang hanya diperlukan oleh mereka yang berhubungan dengan sektor-sektor tertentu saja dalam kehidupan masyarakat.

3. Penyuluh Hukum

Dalam kegiatan penyuluhan hukum, unsur penyuluh hukum merupakan faktor yang paling dominan. Karena itu dalam pelaksanaannya faktor ini menjadi titik perhatian pembinaan baik kwantitas maupun kwalitasnya.

Untuk itu diutamakan program bimbingan teknis penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum dan teknik melakukan penyuluhan hukum saja, akan tetapi juga diharapkan terbinanya kesiapan mental dan kesatuan bahasa para penyuluh hukum untuk terjun sebagai penyuluh hukum yang tangguh, ulet dan bertanggung jawab ketengah-tengah masyarakat kita yang sedang membangun. Karena kegiatan penyuluhan hukum bukan semata-mata masalah hukum, melainkan menyangkut berbagai masalah yang perlu didukun dengan pengetahuan sosial lainnya.

4. Metode

Pola operasional penyuluhan hukum merumuskan metode penyuluhan hukum adalah suatu rakitan antara pendekatan, teknik dan sarana/media penyuluhan hukum. Kalau dihubungkan dengan susunan organisasi direktorat penyuluhan hukum dan administrasi pembangunan di kenal dua saluran, yaitu:

  1. Penyuluhan hukum langsung adalah program penyuluhan hukum yang tidak memakai media, artinya penyuluh dengan khalayak (yang disuluhi) dapat bertatap muka dan mungkin untuk berdialog, seperti umpamanya ceramah, diskusi, simulasi, temu wicara, pameran dan pentas panggung.
  2. Penyuluhan hukum tidak langsung adalah program penyuluhan hukum yang memakai media dan antara penyuluh dengan khalayak(yang disuluhi) tidak mungkin berdialog seperti dengan media cetak (buku, brosur, liflet, selebaran, poster dan lain-lain) dan media elektronik (tv,radio,Vidio, kaset dan lain-lain).

5. Sasaran / khalayak

Yang dimaksudkan dengan sasaran atau khalayak adalah orang-orang atau kelompok dalam masyarakat atau masyarakat pada umumnya yang menerima penyuluhan hukum.

Sasaran penyuluhan hukum yang telah digariskan oleh pasal 11 petunjuk pelaksana kegiatan pusat hukum masyarakat (keputusan mentri kehakiman tanggal 21 oktober adalah :

a.    Generasi muda

b.    Wanita

c.    Pegawai negri

d.    Guru/pendidik

e.    Petani

f.     Pengusaha/pedagang

g.    Buruh

h.    Nelayan

i.      Seniman

j.      Pemuka agama dan kepercayaan

k.    Tokoh adat dan masyarakat

l.      Dan lain-lain

D.Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat

Bertitik tolak dari suatu anggapan bahwa hukum secara jelas merumuskan perikelakuan-perikelakuan yang dilarang atau yang diperbolehkan. Dalam hal ini, Berl Kutchinsky (1973:102) menyatakan bahwa hukum dengan sendirinya dipatuhi oleh sebagian besar warga masyarakat. Ajaran ini terkenal dengan nama co-variance theory, yang berasumsi bahwa ada kecocokan antara hukum dengan pola-pola perikelakuan hukum. Ajaran lain mengatakan bahwa hukum hanya efektif apabila didasarkan pada volksgeist atau recht-bewustzijn. Suatu hal yang perlu.[Ai]

Kata Kunci :

skripsi efektifitas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh
Efektifitas Penyuluhan Hukum Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Tallo Kota Makassar | Admin | 4.5